KABUPATEN Natuna tampaknya belum merasakan dampak dari program pemerintah pusat, dalam meningkatkan status tenaga pendidik honorer menjadi aparatur sipil negara (ASN), melalui skeman pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
Kasubag Cabang Dinas Pendidikan Kepri di Natuna, Nizam mengatakan di Natuna, dari sekitar 590 guru, hanya 30 persen berstatus PPPK, sedangkan sisanya masih honorer.
“Sisanya itu masih berstatus guru honor pemerintah daerah (Pemda) dan bantuan opersional sekolah (BOS),” imbuhnya, Rabu (7/12).
Menanggapi hal tersebut, Kepala Ombudsman Perwakilan Kepri, Lagat Siadari mengatakan bahwa selalu ada kesempatan bagi para guru untuk mengikuti tes PPPK, tapi kuotanya tidak banyak.
“Kuota yang disediakan kecil, tidak sebanding dengan jumlah guru honorer yang sangat banyak, sehingga jumlah guru yang diangkat menjadi ASN PPPK juga sedikit,” jelasnya.
Lagat menyarankan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri melalui Dinas Pendidikan dapat melobi pemerintah pusat, terkait penambahan jumlah kuota PPPK guru di di wilayah perbatasan terluar seperti Natuna.
“Tidak banyak guru yang mau bekerja di pulau-pulau pelosok, apalagi jumlah siswa di sejumlah sekolah sedikit, membuat berkurangnya jam mengajar sesuai bidang ilmu yang memaksa mereka mengajar pelajaran lain sehingga tidak sedikit dari mereka minta pindah. Jadi, ini adalah pengabdian yang luar biasa. Oleh karena itu, peluang pengangkatan mereka jadi ASN harus menjadi prioritas Pemerintah,” ucapya.
Peningkatan status dari honor menjadi ASN PPPK diharapkan akan memberikan motivasi pengabdian yang tinggi untuk tetap menjadi guru di sana dan tidak beralih profesi (leo).
