BADAN Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI mencatat, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) memiliki bapak asuh anak stunting atau kekerdilan terbanyak se-Indonesia, yakni mencapai 119 orang.
Hal ini disampaikan Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KSPK) BKKBN, Nopian Andusti saat membuka Pra Rakerda Bangga Kencana di Tanjungpinang, dikutip dari Antara, Selasa (31/1/2023).
“Kami sangat apresiasi, karena seluruh petinggi TNI, Polri, dan pengusaha di Kepri jadi bapak asuh, di mana total ada 1.027 anak stunting sudah diasuh,” sebut Nopian.
Menurut Nopian, yang perlu jadi catatan ialah anak yang diasuh bukan anak sudah menderita stunting atau kerdil, melainkan keluarga berisiko stunting, termasuk pasangan calon pengantin yang akan memasuki perkawinan, ibu hamil, dan ibu sudah melahirkan di bawah usia dua tahun atau 1.000 hari pertama kehidupan anak.
Ia menyebutkan bahwa 1.000 hari pertama kehidupan anak adalah masa kritis terjadinya stunting, makanya harus betul-betul dibangun ketahanan gizi pada tubuh si anak tersebut agar terhindar stunting.
Ia menyebut anak yang sudah terkena stunting tak bisa diobati, melainkan hanya dapat diambil tindakan agar tidak terlalu parah. “Kalau untuk disembuhkan seperti sedia kala, itu tak mungkin lagi,” ujarnya.
Nopian juga mengutarakan BKKBN melakukan suatu upaya pencegahan stunting dari hulu, yakni mulai usia remaja sampai usia pernikahan, yang mana pasangan calon pengantin harus melakukan pemeriksaan kesehatan tiga bulan sebelum menikah.
Hal ini, sambungnya, untuk memastikan kondisi laki-laki dan perempuan sehat dari penyakit, seperti anemia, kekurangan energi kronik, hingga berat tubuh tidak ideal.
“Beberapa jenis penyakit ini harus dicegah, karena berpotensi memicu stunting pada anak setelah lahir,” sebutnya.
Nopian juga memuji percepatan penanganan stunting di Kepri, di mana secara nasional daerah ini menjadi provinsi terendah keempat kasus stunting di Indonesia, walaupun hanya turun 2,4 persen dari 17,6 persen jadi 15,4 persen.
“Kepri diharapkan di bawah 10 persen pada tahun 2024, karena kondisi stunting saat ini sangat rendah dibanding provinsi lain di Indonesia,” ucapnya.
(*/pir)
