WAKIL Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Nyanyang Haris Pratamura, menegaskan bahwa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai perusahaan daerah, tetapi juga berperan sebagai penggerak ekonomi sekaligus sumber penting dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan evaluasi sementara, Nyanyang menyebut masih banyak BUMD di Kepri yang belum memenuhi target kinerja
Ia menyatakan bahwa BUMD perlu didorong untuk menjalankan kinerja yang terukur, profesional, inklusif, serta akuntabel. Menurut Nyanyang, salah satu langkah kunci adalah penerapan standarisasi pelaporan keuangan dan kinerja, sekaligus memastikan ketepatan waktu dalam penyampaiannya. Selain itu, data yang valid dan disampaikan secara tepat waktu dinilai sangat menentukan arah kebijakan pemerintah daerah.
Nyanyang juga mengaitkan capaian kinerja BUMD dengan target pembangunan Kepri dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2025–2029, khususnya melalui indikator Return on Asset (ROA). Ia menekankan bahwa jika target ROA tidak tercapai, maka akan berdampak pada kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan. Karena itu, tanggung jawab peningkatan kinerja tidak hanya berada di tingkat provinsi, tetapi juga perlu menjadi perhatian bersama di kabupaten/kota.
Berdasarkan evaluasi sementara, Nyanyang menyebut masih banyak BUMD di Kepri yang belum memenuhi target kinerja, termasuk dalam pencapaian ROA. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada sejumlah pekerjaan yang perlu diselesaikan bersama. Untuk itu, ia mengusulkan adanya rapat teknis lanjutan guna merumuskan langkah-langkah konkret dalam peningkatan kinerja BUMD.
Ia juga mendorong terjadinya pembenahan menyeluruh di internal BUMD, mulai dari tata kelola perusahaan, efisiensi operasional, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia. Penerapan prinsip good corporate governance dinilai menjadi hal penting agar pengelolaan BUMD berlangsung lebih transparan, akuntabel, dan efektif.
Nyanyang menegaskan bahwa BUMD harus dikelola secara profesional karena keberadaannya bukan sekadar entitas usaha, melainkan motor utama ekonomi daerah yang diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi PAD. Di tengah kondisi fiskal daerah yang semakin menantang dan kebutuhan pembangunan yang terus meningkat, Pemprov Kepri juga mendorong agar peran BUMD dapat dioptimalkan sebagai penopang pendapatan daerah.
Ia menyebut bahwa hasil rapat koordinasi tersebut akan menjadi dasar bagi arah kebijakan ke depan, termasuk kemungkinan adanya langkah strategis seperti restrukturisasi BUMD. Nyanyang menegaskan pemerintah daerah tidak akan ragu mengambil langkah-langkah strategis demi menyehatkan BUMD, sebagai bagian dari komitmen untuk meningkatkan kinerja ekonomi Kepri dan kesejahteraan masyarakat.
(nes)
