DEBAT calon Bupati dan Wakil Bupati Bintan digelar sabtu (14/11) kemarin di Anmon Resort, Lagoi Bintan. Dua pasangan yang ikut di Pilkada Bintan, Apri Sujadi – Robby Kurniawan beradu program dengan Pasangan Alias Wello – Dalmasri Syam.
Dalam salah satu sesi debat, Calon Bupati Bintan, Alias Wello mengoreksi pernyataan calon petahana Apri Sujadi yang mengaku berhasil melakukan pelepasan kawasan hutan di Bintan seluas 773 Ha.
“Pernyataan pak Apri itu keliru. Makanya, saya koreksi. Pelepasan kawasan hutan yang diklaim di Bintan seluas 773 Ha, itu baru persetujuan pola penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PTKH),” ungkap Alias Wello di acara debat yang digelar KPU Bintan.
Menurut Alias Wello, surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor : S.507/ Menlhk/ Setjen/ PLA.0/ 7/ 2019 tanggal 26 Juli 2019 yang ditujukan kepada Gubernur Kepulauan Riau, bukan Surat Keputusan tentang pelepasan kawasan hutan yang bersifat final.
“Jadi, sekali lagi saya luruskan, surat persetujuan Menteri LHK itu, belum final. Itu hanya dasar bagi tim terpadu untuk melakukan penataan batas kawasan hutan. Finalnya setelah Menteri LHK menerbitkan surat keputusan pelepasan kawasan hutan,” jelasnya.
AWe juga meragukan dasar hukum yang dijadikan Apri sebagai rujukan dalam melakukan pelepasan kawasan hutan di Bintan, yakni Surat Keputusan (SK) Menteri LHK Nomor : 97 tahun 2014.
Sebab, sambung AWe, dalam SK Menteri LHK Nomor : P.97/ Menhut – II/2014 tersebut, hanya mengatur tentang pendelegasian wewenang pemberian perizinan di bidang LHK dalam rangka pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
“Hati – hati, ini bisa dianggap sebagai pembohongan kepada masyarakat. Saya sepakat, bahwa kewenangan di bidang kehutanan adalah urusan pusat. Tapi, pemerintah bupaten/kota tak boleh diam ketika hak – hak rakyat dirugikan,” katanya.
Mantan Bupati Lingga masa bakti 2016 – 2021 ini, mengaku sudah membentuk tim khusus untuk melakukan identifikasi status kawasan hutan di Bintan yang berada di atas lahan permukiman masyarakat, fasilitas umum, dan fasilitas sosial.
“Berdasarkan laporan dari tim yang saya bentuk, status kawasan hutan yang berada dalam permukiman masyarakat di beberapa desa di Bintan adalah hutan lindung dan hutan produksi. Proses penyelesaiannya sudah saya masukkan dalam program 100 hari kerja,” tegasnya.
Soal penyelesaian status kawasan hutan yang berada di dalam pemukiman masyarakat di beberapa desa di Bintan yang dimasukkan dalam program 100 hari pasangan Alias Wello – Dalmasri Syam, kemudian ditanyakan oleh Apri Sujadi.
Menurut Apri, penyelesaian dalam waktu 100 hari adalah hal yang sulit mengingat kewenangannya ada di tingkat pemerintah pusat. Apri menanyakan bagaimana bisa pasangan Alias Wello – Dalmasri Syam menyelesaikan dalam waktu100 hari, sementara durasi penyelesaiannya bisa memakan waktu lebih dari 100 hari.
“Itu masuk dalam program 100 hari dan penyelesaiannya kan bertahap”, jelas Alias Wello.
(*/zhr)
