DALAM upaya penanggulangan kemiskiman dan percepatan pemulihan ekonomoli serta terciptanya ruang usaha baru, Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, menekankan pentingnya pendistristribusian legalisasi lahan masyarakat.
“Legilasasi dan ditribusi tidak hanya sebatas persoalan mendasar terkait pertanahan, tetapi terkait spektrum yang lebih lebih luas,” kata Ansar ketika menghadiri Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Kepulauan Riau di Trans Convention Centre Aston, Jumat (12/5/2023).
Rapat tersebut disejalankan pembahasan persiapan GTRA Summit Road to Karimun 2023.
Menurut Ansar, kepemilikan dalam bentuk hukum sertifikat dapat digunakan dan dimanfaatkan masyarakat untuk mengembangkan ekonominya masing-masing. Pemilik serifikat bisa memanfaatkan fasilitas-fasilitas pemerintah melalui perbankan untuk mengembangkan usahanya masing-masing.
“Oleh karena itu, kalaulah legalisasi lahan masyarakat ini terdistribusi dengan benar-banar dan kita lakukan secara masif dan sukses, maka kita sebagai Pemerintah Daerah akan lebih mudah untuk mengintervensi program-program ekonomi dan mengatasi kemiskinan di tengah masyarakat,” ujarnya.
Dalam kesempatan ini, ia menyampaikan apresiasi kepada Presien Jokowi yang konsen melakukan reformasi Agraria di Indonesia ini secara besar-besaran sehingga ini menjadi salah ikon satu fokus kementerian ATR/BPN untuk melakukan usaha-usaha percepatan untuk ini.
Ansar juga mengapresiasi Kanwil BPN Kepri serta Kanwil BPN Kabupaten/Kota yang terus berkolaborasi bersama pemerintah daerah dan stakeholder lainnya untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat guna percepatan dan recovery ekonomi.
“Rakor seperti akan akan kita tindaklanjuti dikantor teknis OPD, supaya kita perkuat koordinasi kita hingga ke tingkat Kabupaten/Kota. Semoga kita bisa menjadi tuan rumah yang baik dan selamat mengikuti rapat kordonasi,” tutup Ansar.
Sementara itu, Kepala Kanwil BPN Provinsi Kepri, yang juga Ketua Pelaksana Harian GRTA Provinsi Kepri, Nurhadi Putra, dalam laporannya menyampaikan, ada 3 fokus utama yang menjadi perhatian pada rapat.
Yakni mencari strategi dan metode yang efektif dalam penyelesaian setifikasi lahan transmigrasi di Kabupaten Lingga, Natuna dan Kepulauan Anambas.
Lalu sertikifikasi hutan mangrove dengan pilot project pada Kota Batam, Bintan dan Karimun yang masih membutuhkan dukungan pemerintah kabupaten/kota agar diuntungkan di dalam rencana tata ruang sehingga Hutan ini punya aspek legalitas yang jelas dan tetap lestari kemudian fokus yang terkahir adalah persiapan Road to Karimun GTRA Tahun 2023.
“Mari bersama sambuat event akbar yang akan dilaksanakan di Karimun pada 29 samapi dengan 31 Agutus 2023. Beberapa persiapan telah berjalan tetapi tetap membtuhkan kolabrasi untuk menyelesaikannya. Terimaksih atas dukungan penih Pak Gubenur sehingga persiapan GTRA saat ini berjalan semkain baik dan terarah,”tutupnya.
Rapat bertemakan “Resolusi Konflik Kepastian Hukum Agraria untuk Kesatuan dan Pembangun Ekonomi Berkelanjutan.
Hadir secara virtual Direktur Landrefarm Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Sudaryanto, Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Suyus Windayana, Direktur PSP dan PSKP Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Rosyid Althaf.
Hadir secara langsung Asisten Pemerintahan dan Kesra Provinsi Kepri Arif FAdillah, Para Kepala Kantor Wilayah BPN Kabupaten/ Kota serta beberapa OPD Kepri.
(*/pir)
