PEMERINTAH Kota (Pemko) Tanjungpinang mengusulkan tujuh Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) skala prioritas tahun 2022 dalam rapat paripurna terbuka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tanjungpinang, Senin (17/1/2022).
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Tanjungpinang, Yuniarni Pustoko Weni, didampingi Wakil Ketua I Novaliandri Fatir; Wakil Ketua II, Hendra Jaya; serta diikuti sejumlah anggota DPRD lainnya, dihadiri Wali Kota Tanjungpinang, Rahma, Wakil Wali Kota Endang Abdullah, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat dan Lurah.
Rahma menyampaikan, Pemko Tanjungpinang mengusulkan ranperda skala prioritas tahap I untuk dapat dilakukan pembahasan sesuai tahapan mekanisme peraturan perundang-undangan.
Usulan ranperda skala prioritas tahap I di antaranya ranperda tentang perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tanjungpinang tahun 2018-2023, Ranperda tentang retribusi persetujuan bangunan gedung.
Selanjutnya, ranperda tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Perseroan Daerah Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bestari, Ranperda tentang Penyerahan Prasarana dan Utilitas (PSU) Perumahan, Permukiman dan Kawasan Perdagangan Nonjasa.
Kemudian, Ranperda Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Lalu, Ranperda tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Ranperda tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.
“Propemperda yang diusulkan tersebut merupakan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan dan kehidupan bernegara bagi masyarakat Tanjungpinang,” ujar Rahma dalam pidatonya.
Rahma menjelaskan, pengusulan perubahan ranperda RPJMD Tanjungpinang didasari kejadian luar biasa yakni pandemi Covid-19.
Menurutnya, terjadinya pandemi memberikan pengaruh yang sangat besar berbagai sektor, termasuk dalam pelaksanaan dan pengganggaran pembangunan daerah.
Saat pandemi dibutuhkan kebijakan refocusing dan realokasi untuk penanganan dan sistem kesehatan, penanggulangan dampak ekonomi melalui jaring pengaman sosial.
“Sehingga banyak kegiatan strategis yang tertuang dalam RPJMD Tanjungpinang tidak bisa dilaksanakan dan tidak dapat tercapai,” ucapnya.
Terhadap ranperda retribusi persetujuan bangunan gedung, lanjut Rahma, sesuai dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja bahwa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) berubah nama menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Menurutnya, Pemko Tanjungpinang telah memiliki perda tentang retribusi perizinan tertentu yang salah satu isinya mengatur tentang retribusi IMB.
“Dengan adanya perubahan ini maka pasal yang mengatur IMB harus segera dicabut dan segera membuat perda tentang PBG sebagai legalitas pemungutan retribusi PBG,” ujarnya.
Rahma juga menyampaikan ucapan terima kasih atas kerja sama dari DPRD Kota Tanjungpinang dan berharap tujuh ranperda prioritas ini dapat disahkan menjadi Perda.
“Kami ucapkan terimakasih kepada DPRD Tanjungpinang dan semua elemen Pemerintah Kota Tanjungpinang yang telah berupaya keras dalam mewujudkan regulasi di Tanjungpinang lebih baik lagi sebagai upaya memberikan rasa nyaman, keadilan dan meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat,” imbuhnya.
(*)
sumber: Dinas Kominfo
