KUNJUNGAN Menteri Perdagangan (Mendag) RI, Zulkifli Hasan ke Batam pada Minggu (17/12/2023) kemarin dimanfaatkan para pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kepulauan Riau (Kepri) untuk menyampaikan aspirasi mereka.
Kepada menteri yang akrab disapa Zulhas tersebut, Ketua Apindo Kepri, Cahya, menyampaikan bahwa pengusaha masih terkendala dengan beberapa aturan menteri yang menghalangi Free Trade Zona (FTZ) di Batam.
“Banyak regulasi dari pemerintah sekarang masih belum bebas sekali untuk di Batam. Kita mau, next, jika ada regulasi bertolak belakang dengan FTZ, itu yang harus kita ubah,” kata Cahya, dilansir tempo.co.
Menurut Cahya, meski Batam berstatus FTZ, tapi kebebasan dalam bertransaksi masih belum terasa mudah.
“Kalau kita ngomong, FTZ kita dikebiri. Banyak regulasi antar-kementerian yang masih membatasi gerak-gerik kita di sini,” ungkapnya.
Dia mengatakan, FTZ pada masa kepemimpinan BJ Habibie justru lebih mudah dalam melalukan transaksi. Sebab regulasi yang tidak begitu rumit.
“FTZ-nya (zaman) Pak Habibie, kita bisa bebas banget. Salah satu, barang-barang yang masuk dulu sudah cukup hanya dengan rekomendasi Gubernur dan Kepala BP Batam,” ujarnya.
Namun, sekarang harus lebih dahulu diperiksa terlebih oleh BPOM pusat. “Mana BPOM-nya bukan dari Batam, tapi Jakarta. Itu harus diubah,” tuturnya.
Menanggapi aspirasi para pengusaha tersebut, Cahya memgaku respons Zulhas sangat baik.
Untuk itu, ia pun berharap aspirasi para pengusaha tersebut nantinya bisa benar-benar diserap oleh pemerintah.
(ade)
