Hubungi kami di

Kota Kita

Komisi II DPRD Kepri Minta Pemprov Segera Salurkan BLT BBM Tukang Ojek hingga Nelayan

Terbit

|

Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kepri, Wahyu Wahyudin. F. Dok. Sijoritoday.com

KOMISI II DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri segera menyalurkan bantuan langsung tunai dampak kenaikan harga baham bakar minyak (BLT BBM) untuk tukang ojek, sopir angkot hingga nelayan.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kepri, Wahyu Wahyudin, Minggu (18/9/2022). “Pemprov Kepri sudah membahas rencana penyaluran BLT BBM dari dua persen dana transfer pemerintah pusat. Kalau bisa segera disalurkan bulan ini,” kata Wahyu.

Menurut Wahyu, bantuan langsung tunai tersebut sangat dibutuhkan masyarakat yang terdampak kenaikan harga BBM, namun tidak terdata di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial RI.

Dia mengatakan, bantuan tersebut dapat meningkatkan daya beli masyarakat, apalagi Kepri termasuk 10 besar provinsi dengan tingkat inflasi tertinggi di Indonesia, yaitu sebesar 6 persen.

BACA JUGA :  Wawako Tanjungpinang Ajak Semua Pihak Lindungi Anak

“BLT BBM ini dapat menekan inflasi di tengah kenaikan harga BBM dan krisis global yang terjadi,” ujarnya.

Selain BLT, Wahyu juga mendorong pemerintah provinsi mempercepat realisasi pembentukan kawasan pertanian terpadu untuk ditanami komoditas rentan inflasi seperti tanaman cabai.

Upaya itu juga akan membantu menurunkan angka kemiskinan, karena secara tak langsung dapat memberdayakan warga kurang mampu sebagai pekerja.

“Awalnya kawasan pertanian terpadu ini bakal direalisasikan tahun depan, namun tak ada salahnya kalau dipercepat,” ucapnya.

Sementara itu, Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, menyampaikan pihaknya telah menyiapkan anggaran bantalan sosial dari dua persen dana transfer pemerintah pusat, atau sekitar Rp 30 miliar.

BACA JUGA :  Kepri Tambah 6 Positif Covid-19, DKI Jakarta Tertinggi 1.476 Kasus

Anggaran itu akan diberikan dalam bentuk BLT BBM kepada tukang ojek daring, sopir angkot, dan nelayan. Dengan catatan, belum terdata dalam DTKS Kemensos RI.

Ada sekitar 78 ribu penerima BLT BBM ini. Masing-masing mendapatkan bantuan tunai sebesar Rp 300 ribu untuk tiga bulan.

“Dalam waktu dekat kita realisasikan. Mudah-mudahan dapat membantu warga yang membutuhkan,” ujar Ansar.

Gubernur menjelaskan pemerintah provinsi saat ini masih menunggu DPRD menyetujui pengalokasian dana untuk BLT BBM dalam APBD Perubahan 2022 yang targetnya disahkan bulan September.

(*)

Sumber: Antara

Advertisement
Berikan Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Sebaran

Facebook

id
enid

id
enid