KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memandang bahwa partai politik (parpol) perlu meningkatkan kesadaran dan pengetahuan anti korupsi, sehingga mampu meningkatkan integritasnya. Oleh karena itu, KPK menyelenggarakan Executive Briefing kepada 20 pimpinan dan pengurus parpol di Gedung KPK, Rabu (18/5).
KPK menyelenggarakan acara ini dalam rangka mengawali Program Politik Cerdas Berintegritas (PCB) Terpadu 2022.
Kedua puluh parpol yang diundang tersebut adalah parpol peserta pemilu 2019 yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU), yaitu Partai Amanat Rakyat (PAN), Partai Beringin Karya (Berkarya), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Demokrat (PD), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Aceh (PA), Partai Daerah Aceh (PD Aceh), Partai Nanggroe Aceh (PNA), dan Partai Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA).
Menurut Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding, berdasarkan data penanganan perkara hingga Januari 2022 tercatat 310 perkara yang melibatkan anggota DPR dan DPRD, 22 perkara yang melibatkan gubernur, serta sebanyak 148 perkara walikota, bupati dan wakilnya yang ditangani KPK. Angka tersebut menyumbang 35 persen dari keseluruhan jumlah perkara.
“Sejatinya jabatan-jabatan tersebut dijalankan secara amanah karena sudah dipilih oleh konstituen. Namun, berbagai survei atau indeks terkait demokrasi ataupun praktik politik yang baik dan bebas korupsi di Indonesia masih menunjukkan angka yang rendah bahkan cenderung terus mengalami penurunan,” katanya.
Untuk itu, KPK memandang perlu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan antikorupsi, sekaligus meningkatkan integritas bagi parpol dan seluruh pengurusnya agar terhindar dan menjauhi korupsi.
“Melalui program ini, para pimpinan dan pengurus parpol baik di pusat maupun di daerah dapat menjadi benteng bagi upaya-upaya pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan masing-masing,” ungkapnya.
Program gagasan KPK ini memiliki kelanjutan, dimulai dengan tiga rangkaian kegiatan, yakni pertama, pembekalan anti korupsi bagi para pengurus setiap parpol baik pusat maupun daerah. Kegiatan akan berlangsung pada periode Mei – Agustus 2022 secara daring dan luring di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK.
Kedua, pembelajaran mandiri antikorupsi sektor politik secara elektronik. Kegiatan ini akan diikuti oleh seluruh pengurus parpol secara mandiri melalui situs Pusat Edukasi Antikorupsi yaitu https://aclc.kpk.go.id/
Dan ketiga, KPK akan mengajak insan parpol berkontribusi melalui gerakan antikorupsi di lingkungan parpol. Kegiatan ini akan dilaksanakan secara mandiri oleh masing-masing parpol sebagai bentuk tindak lanjut dan komitmen parpol dalam melakukan upaya pemberantasan korupsi (leo).
