Hubungi kami di

Kanal Teman

(Lagi-lagi) Tambah Ongkos Lagi

Mike Wibisono

Terbit

|

Pikiran ini, entah…, kenapa tiba-tiba muncul saat menumpang bus Singapura-Ipoh, yang memang membosankan itu; kurang lebih sembilan jam lamanya. Kami sekeluarga ke Malaysia pada 6 September 2017 lalu, untuk liburan sekolah. Nyaris sepanjang perjalanan sepanajang 550 kilometer, bus melewati jalan tol, tapi kebetulannya, nyaris juga di pinggir jalan tol itu, jalan raya umum ikut berbagi cerita: memberi gambaran tentang pembangunan di Malaysia. Bukankah indikator terbaik untuk melihat satu masyarakat, adalah melihat jalan umumnya? Bukan jalan tolnya.

Sudah bawaan orok: bukannya memilih tidur manis (saya memang kesulitan tidur jika tubuh tidak merebah), mata saya yang tidak pernah bisa diam, memang selalu berusaha menemukan “ini-itu” yang bisa untuk direnungkan. Dituliskan di blog. Syukur-syukur berbagi cerita atau ide dengan kawan-kawan Facebook.

Kalau jalan tol bagus, ya tentu itu wajar. Bukankah untuk bisa mengakses tol, kita perlu “tambah ongkos lagi”. Saya mengistilahkan jalan tol ini sebagai “jalan swasta”, bukan jalan umum. Bukan jalan masyarakat. Bukan jalannya orang melarat, karena motor dilarang lewat, cikar tidak boleh lewat, dan tukang becak tak bisa membawa penumpangnya ke sana. Bukan pula jalan publik, karena pengamen jalanan dilarang masuk. PKL-PLK (pedagang kaki lima) dilarang berjualan.

Bukankah, di Indonesia, banyak jalan tol yang memang dimiliki perusahaan swasta? Atau minimal investasinya dari sana. Karena itu, untuk bisa menikmati jalan tol harus bayar. Sama bayarnya ketika kita beli kopi di Starbuck. Atau beli kolor di Pasar Besar; meski bebas milih, kalau dibawa pulang tetap harus bayar. Kalau ndak bayar, siap-siap saja digebuki orang sepasar.

Jadi, ijinkan saya menyebut jalan tol sebagai “jalan swasta” ya. Jalannya orang-orang kaya! Atau yang merasa atau pura-pura kaya lah. Hehehe.

Jalan tol tidak bisa dijadikan ukuran keberhasilan pembangunan, karena ini sebetulnya cuma mengakomodasi kepentingan golongan tertentu saja. Tidak seharusnya Pemerintah Indonesia “menumpang kesuksesan” hanya karena sekarang banyak dibangun jalan tol. Pajak-pajak yang sekarang begitu gila ditagih(seharusnya pemerintah juga kudu SANGAT malu soal pemenuhan kewajibannya), tidak seharusnya untuk bangun jalan tol.

Boleh membangun jalan tol. Tapi, jalan raya umum yang seharusnya diprioritaskan dibangun. Diperbaiki, dilebarkan, ditata baik. Karena jalan raya umum inilah yang bisa dinikmati semua orang, miskin atau kaya, yang naik cikar maupun luxury car.

Oh ya, kalau tidak tahu arti apa itu cikar? Itu lho, gerobak yang ditarik sapi atau lembu. Di kampung saya, dulu biasa dipakai untung mengangkut tebu atau batu bata.

Jalan raya umum di Malaysia bagus-bagus. Selain besar dan tidak ada banyak lobang, jalinannya masuk hingga pelosok-pelosok gunung, untuk menjangkau petani-petani dan warga. Tahun 2006 saya pergi ke Sabah, jalanan di sana juga mulus-mulus. Tahun 2010 kami ke Sarawak dan bahkan jalan-jalan hingga mendekati perbatasan Kalimantan. Di sana, juga jalan-jalan umumnya bagus, mulus, lebar.

Yang paling membedakan jalan raya umum dan jalan tol di Malaysia, paling cuma macetnya dan lampu-lampu merah.

Baca terus cerita ini di sini, ya >>>

 

Teruskan Membaca
Advertisement
Berikan Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Sebaran

Facebook