“Dusun Sulit (Soelit, pen.) di pulau Sugi Besar ini, menjadi salah satu saksi bisu rintisan awal pemerintahan pribumi di Kepulauan Batam di bawah kesultanan Riau Lingga sejak 1857.”
…
“Sebagai salah satu perintis pertama pemerintahan pribumi di wilayah Kepulauan Batam, Raja Husin ibn Raja Ja’far mengelola bagian paling luas, yakni di Kepulauan Sulit sebagai wakil kerajaan.”
…
“Dalam dokumen silsilah keluarga kesultanan Johor yang ditulis oleh Peter James Begbie pada masa pencatatan tahun 1827, Raja Husin diketahui merupakan salah satu putra dari selir Raja Ja’far YDM Riau VI.”
Oleh: Bintoro Suryo
BUTUH 27 tahun untuk menempatkan wakil pemerintah pribumi pertama di wilayah Kepulauan Batam, sejak kontrak antara pemerintah kolonial Belanda dan kesultanan Riau Lingga disepakati pada 29 Oktober 1830 di pulau Penyengat.
Wilayah Kepulauan Batam bersama Karimun, termasuk dua wilayah yang cukup lama tanpa pemerintahan lokal pribumi, sejak pembagian wilayah kerajaan Johor Pahang Riau Lingga dipisah oleh Belanda – Inggris melalui perjanjian London 1824. Kedua wilayah ini secara de facto, masih dikelola langsung oleh Yang Dipertuan Muda Riau di pulau Penyengat sampai pembaruan kontrak pada tahun 1857.
Sementara wilayah lainnya seperti kepulauan Lingga dan kepulauan Tujuh, relatif lebih cepat karena telah memiliki sistem pemerintahan lokal pribumi sendiri sejak masa wilayah kerajaan ini masih dalam satu kesatuan.
Wilayah Kepulauan Tujuh, misalnya; telah dikelola oleh para ‘Orang Kaya’ dan keluarga Pangeran’ di Kepulauan Anambas, Natuna, Subi bahkan hingga kepulauan Tambelan. Begitu juga di Kepulauan Lingga yang telah memiliki pemerintahan lokal oleh para ‘Orang Kaya’ sebagai vatsal dan perpanjangan kekuasaan kesultanan sejak masa Johor Pahang Riau Lingga.
DUSUN Sulit (Soelit, pen.) di pulau Sugi Besar ini, menjadi salah satu saksi bisu rintisan awal pemerintahan pribumi di Kepulauan Batam di bawah kesultanan Riau Lingga sejak 1857. Di dusun ini, bersemayam Raja Husin Ibn Raja Ja’far YDM Riau VI. Satu dari tiga wakil kerajaan yang awalnya merintis sistem pemerintahan lokal pribumi di bawah kesultanan Riau Lingga untuk wilayah yang masa itu didefinisikan sebagai Kepulauan Batam/ Battam Archipel’ (J.G. Schot, 1882).
Dusun ini terletak di tepian selat kecil yang memisahkan pulau Sugi Besar dengan pulau Combol (Tjombol, pen.). Di antaranya, ada belasan pulau – pulau kecil yang membuat wilayah ini seperti terlindungi. Perairan di sekitarnya tergolong tenang.
Pada masa lalu, gugus kepulauan ini sering jadi momok yang menakutkan bagi penjelajah kapal yang tidak awam dengan perairan sekitarnya.
Itu juga yang menjadi awal penamaan wilayah sekitarnya; Kepulauan Sulit. Kepulauan dengan gugus pulau-pulau dan perairan yang sulit dilalui pada masa lalu.
Paska pemisahan kerajaan Johor Pahang Riau Lingga menjadi dua; kesultanan selat (yang kemudian bertransformasi menjadi kesultanan Johor, pen.) dan kesultanan Lingga Riau pada 1824; wilayah Kepulauan Sulit baru secara resmi menjadi perhatian kerajaan pada 1837.
Awalnya, kepulauan ini termasuk wilayah Batam, Bintan dan Karimun masih ditangani secara langsung oleh Yang Dipertuan Muda Riau di Penyengat, dengan menunjuk salah satu pejabatnya, Datuk Haji Ibrahim sejak tahun 1837. Haji Ibrahim bertindak sebagai perpanjangan Yang Dipertuan Muda Riau untuk mengawasi dan mengelola wilayah Kepulauan Batam, Bintan Karimun dengan gelar Orang kaya muda Riau. Pada tahun 1842, tugasnya mulai dibantu oleh Raja Husin ibn Raja Ja’far. (Baca: Encik Haji Ibrahim, Datuk Orang Kaya Muda Riau)
Raja Husin ibn Raja Ja’far
RAJA Husin merupakan putra Yang Dipertuan Muda Riau VI, Raja Jafar dari pernikahannya dengan isteri lain di luar Engku Lebar binti Raja Ali YDM V Riau.
Dalam dokumen silsilah keluarga kesultanan Johor yang ditulis oleh Peter James Begbie pada masa pencatatan tahun 1827, Raja Husin diketahui merupakan salah satu putra dari selir Raja Ja’far YDM Riau VI.
“Raja Japhar, putra sulung Raja Hadgi, dan mantan Wakil Raja Rhio, menikah dengan Tuankoo Lebaar, putri Raja Ali, mantan Wakil Raja Rhio, dan memiliki tiga putra dan satu putri. Putra sulung bernama Raja Abdul Rachman, yang kedua, Raja Ali, dan yang ketiga, Raja Abdullah. Putrinya bernama Raja Maymoona.
Selain yang disebutkan di atas, Raja Japhar juga memiliki dua puluh tiga anak dengan isteri lainnya, terdiri dari sembilan putra dan empat belas putri, Nama-namanya sebagai berikut.
Putra: Raja Joomahad (Jumaat), Raja Mohammad, Raja Khasim, Raja Mahmood, Raja Hoesin, Raja Oosoop, Raja Hassan, Raja Yusuf, dan Raja Abbas.
Putri: Raja Gatiya, Raja Laouda, Raja Liya, Raja Halima, Raja Mariam, Raja Fatima, Raja Baingda, Raja Noor, Raja Ooya, Raja Mida, Raja Senay, Raja Sapia, Raja Biba, dan Raja Teleha. (P.J. Begbie – Malayan Peninsula, Diterbitkan oleh Vepery Mission Press, 1834)
Secara kekerabatan, Raja Husin Ibn Raja Ja’far YDM Riau VI ibn Raja Haji Fisabilillah YDM Riau IV, merupakan sepupu dari Raja Ali Haji yang merupakan putera Raja Ahmad ibn Raja Haji Fisabilillah YDM Riau IV.
Raja Husin juga bersepupu dengan Wakil Kerajaan pertama Kepulauan Batam untuk wilayah P. Buluh; Raja Raja Usman Ibn Raja Ahmad Ibn Raja Haji Fisabilillah YDM Riau IV.
Raja Husin bersama Raja Usman dan Raja Yakup, merupakan perintis pertama pemerintahan pribumi di bawah kesultanan Riau Lingga untuk wilayah Kepulauan Batam. Ketiganya mulai menjabat sebagai wakil kerajaan/ Amir paska pembaruan kontrak antara pemerintah kolonial Belanda dan pihak kesultanan pada 1 Desember 1857.
Selain sebagai wakil kerajaan yang mengelola wilayah Kepulauan Batam dari pulau Terong, Raja Husin juga dikenal sebagai ‘Panglima Perang Reteh’ berkat perannya ikut dalam perang Reteh tahun 1858. Usai selesai perang, ia kembali mengelola wilayah Kepulauan Batam yang saat itu meliputi kepulauan Sulit, Combol, Sugi, Moro hingga Durai dan Kateman.
SEBAGAI salah satu perintis pertama pemerintahan pribumi di wilayah Kepulauan Batam, Raja Husin ibn Raja Ja’far mengelola bagian paling luas, yakni di Kepulauan Sulit sebagai wakil kerajaan/ Amir.
Pada masa awal pembagian wilayah pemerintahan pribumi di Kepulauan Batam, wilayah ini dibagi menjadi 3 pemerintahan pribumi:
- Bagian paling utara, wakil Nongsa, adalah yang terkecil. Wilayahnya membentang dari muara Sungai Ladi di pantai utara Batam, ke timur sepanjang pantai hingga ke kampung Bagan dekat muara Sungai Duriangkang (Doeriankang), Kangboi, dan Assiamkang. Batas wilayah di pedalaman ditandai oleh Sungai Ladi dan Duriangkang. Wilayah ini pada awalnya ditangani oleh Raja Yakup yang memerintah dari kampung Senggunung di Nongsa.
- Wilayah Pulau Buluh (Boeloeh) meliputi Galang, Rempang, pulau-pulau Tandjong San, Stoko, Bulang (Bolang) Bulang Kebam, Lumba, Rapat, dan pulau-pulau Sambu dan Belakang Padang, serta bagian Batam yang tidak termasuk Nongsa. Wilayah ini pada awalnya ditangani oleh Raja Usman.
- Wilayah Kepulauan Sulit meliputi Combol, Kepala Jeri (Kapalla Djerie), Kasoe (Kasu), Telaga-Toedjoe (Telaga Tujuh), pulau-pulau Kenting dan Mëtjan (Mecan), kelompok Plampong (P. Pelampung), Soegie (P. Sugi Besar), Soegie Bawa (P. Sugi Bawah), Moro Besar dan Kecil, kelompok Sangla (Salar), Sandam, dan Doerei (P. Durai) serta Kateman. Wilayah ini dipercayakan pertama kali kepada Raja Husin.
“Penunjukkannya seiring pembaharuan kontrak antara kesultanan Riau Lingga dan pemerintah kolonial Belanda, tentang kewajiban penempatan wakil kerajaan di wilayah-wilayah kerajaan, sebagai perpanjangan tangan Yang Dipertuan Muda di Penyengat (P. Wink, 1929).
Awalnya, ia mengelola pemerintahan dari pulau Terong.
Raja Husin dalam Catatan P. Wink & Cerita Rakyat
SEORANG Kontrolir Belanda untuk wilayah Riouw, P. Wink, menuliskan keberadaan dan aktifitas Raja Husin dalam mengelola pemerintahan di Kepulauan Batam sejak 1857.
“Wakil kerajaan Radja Hoesin, yang mengelola dari Poelau Terong (sekarang di sub-divisi Tandjong Pinang), adalah orang yang terutama berhasil mengekang perompakan di bagian kepulauan ini pada masa itu.” (P. Wink, Mededeelingen Van Deafdeeling Bestuurs Zaken der Buitengewesten Van Het Departemen Van Bestuur’ Serie No.B, 1929)
Sebagai kepala pemerintahan dengan wilayah terluas di Kepulauan Batam, menurut P. Wink, Raja Husin dibantu oleh beberapa wakil kepala di beberapa lokasi pulau.
Radja Husin awalnya bermukim di P. Terong. Ia memiliki wakil-wakil di bawahnya yaitu:
- Raja Moh. Samad di Moro
- Raja Oesman di pulau Doerai (Durai)
- Raja Gapek di Sei Goentoeng (Sungai Guntung)
Catatan P. Wink untuk upaya penanganan keamanan di Kepulauan Sulit oleh Raja Husin pada periode 1857 – 1869 (sebelum pencabutan kewenangan menangani masalah keamanan oleh pemerintah kolonial Belanda berdasarkan kontrak tahun 1869, pen ) sejalan dengan cerita turun temurun yang berkembang tentang raja Husin oleh masyarakat di Kepulauan Sugi dan Moro.
“Pada suatu ketika Raja Husin, Amir yang berkuasa pada masa itu dengan anaknya Raja Abdul Rahman mencoba masuk menaklukkan para lanon dengan berbekal ilmu yang ada. Mereka mendatangi perkampungan lanon. ketika itu, ketua lanon sedang menyirat tali dengan peralatan pisau yang sangat tajam. Begitu Raja Husin dan Raja Abdul Rahman memberi salam kepada ketua lanon tersebut, ia melempar pisau ke arah Raja Husin dan Raja Abdul Rahman. Akan tetapi tidak mengenai mereka dan pisau itu tertancap ke benda yang lain (dinding).
Seketika itu juga ketua lanon ini menyembah kepada Raja Husin dan Raja Abdul Rahman dengan menyatakan kekalahannya. Sejak saat itu, ketua lanon dan pengikut-pengikutnya takluk kepada Raja yang berkuasa pada Kerajaan Riau-Lingga itu. Oang-orang itu kemudian dibimbing dalam agama islam serta masuk agama islam.” (Cerita Rakyat Masyarakat Moro – Sugi).
Berhijrah ke Dusun Sulit
DI masa tuanya, Raja Husin tercatat telah berhijrah ke pulau Sugi Besar. Seorang Kontrolir Belanda yang menangani wilayah Kepulauan Batam pada 1882, J.G. Schot mencatat, Raja Husin sudah mendiami dusun Sulit pada masa tuanya.
Sementara kewenangannya sebagai wakil kerajaan untuk wilayah Kepulauan Sulit masa itu, telah dimandatkan pada sang anak, Raja Haji Osman. Beberapa tahun kemudian, saat sang anak wafat karena sakit. Posisi wakil kerajaan di wilayah ini sempat dijabat oleh keponakannya, Raja Abdul Hadi.
Namun sekitar tahun 1880, atas laporan Kontrolir Belanda, Raja Abdul Hadi yang mengelola wilayah Kepulauan Sulit dipecat oleh Yang Dipertuan Muda Riau. Ia terlibat dalam penjualan opium secara ilegal.
“Soelit-Doerei kemudian berhenti menjadi apanase dan kembali ke tangan bangsawan di Penyengat. Saat ini, wakil di Soelit adalah putra Radja Muda Riouw di Penyengat, yakni Radja Ali (Kelana). Dalam mengelola wilayah ini, ia di bawah bimbingan seorang ipar Yang Dipertuan Muda, bernama Radja Mat Thahir, yang merupakan seorang pemimpin yang cakap dan aktif.” (J.G. Schot – De Battam Archipel, 1882)
Aktifitas pemerintahan di wilayah Kepulauan Sulit yang awalnya dirintis oleh Raja Husin dan menjadi bagian wilayah Kepulauan Batam sejak 1857, dipecah dalam dua onderafdeeling pada sekitar tahun 1896.

Wilayah Kepulauan Sulit seperti pulau Combol, Citlim, Sugi, Moro hingga Durai dan Kateman masuk dalam wilayah onderafdeeling Karimun. Secara pemerintahan pribumi masuk dalam wilayah keamiran Karimun.
Sementara wilayah pulau Terong, Kepala Jeri, Kasu dan sekitarnya, dilebur dalam pemerintahan pribumi di pulau Buluh dalam wilayah pengawasan Onderafdeeling Kepulauan Batam
Pemisahan ini akhirnya berimbas pada tata pemerintahan pribumi di wilayah Kepulauan Batam masa itu.
Pada masa 1896 hingga pembubaran wilayah onderafdeeling Batam pada 1907, wilayah Kepulauan Batam akhirnya tinggal menyisakan dua pemerintahan pribumi sebagai wakil kerajaan Riau Lingga di Kepulauan Batam, yakni:
- Bagian paling utara, wakil Nongsa, adalah yang terkecil. Wilayahnya membentang dari muara Sungai Ladi di pantai utara Batam, ke timur sepanjang pantai hingga ke kampung Bagan dekat muara Sungai Doeriankang, Kangboi, dan Assiamkang. Batas wilayah di pedalaman ditandai oleh Sungai Ladi dan Doeriankang. Pada masa ini, kewenangan ditangani oleh Raja Muhammad Saleh bin Raja Yakup. Dikenal juga oleh masyarakat dengan nama Raja Muhammad atau Raja Mahmud. Penanganan pemerintahan pribumi untuk wilayah ini sudah dilakukan oleh Raja Mahmud alias Raja Muhammad dari kampung Bagan, tidak lagi dari kampung Senggunung Nongsa di ujung Utara pulau utama, Batam.
- Wilayah Pulau Boeloeh (P. Buluh) meliputi Galang, Rempang, pulau-pulau Tandjong San, Stoko, Bolang, Bolang Këbam, Loemba, Rapat, dan pulau-pulau Samboe dan Blakang Padang, dan bagian Batam yang tidak termasuk Nongsa, termasuk wilayah Kepulauan Sulit yang dilebur ke wilayah ini (pulau Terong, Kepala Jeri, Kasu dan sekitarnya). Pada masa ini, ditangani oleh Tengku Umar yang merupakan ipar yang Dipertuan muda Riau masa itu, Raja Muhammad Yusuf Al Ahmadi.
Dikenal sebagai Sultan Soelit di pulau Sugi Besar
RAJA Raja Husin Ibn Radja Ja’far YDM Riau VI menghabiskan masa tuanya di pulau Sugi Besar. Ia dimakamkan di dusun Sulit setelah wafat.

Sebagai perintis pertama pemerintahan kerajaan Riau Lingga di wilayah Kepulauan Sulit yang saat itu masuk dalam wilayah Kepulauan Batam, Raja Husin dikenal oleh masyarakat setempat dengan sebutan Sultan Soelit (Sulit, pen). Hingga saat ini, tempat kediamannya hanya dihuni oleh para keturunannya saja.

Pada komplek makam utama, terdapat 8 makam dengan makam yang terbesar merupakan makam Raja Husin.
Terdapat sebuah Tempayan besar dari tanah liat di sisi masuk makam utama.

Menurut salah satu keturunannya, Raja Antoni yang mendiami dusun ini bersama keluarga besar keturunan Raja Husin, air di dalam tempayan, tidak pernah kering walaupun tidak pernah diisi ulang. Isinya merupakan air pembasuh/pembersih kaki dan tangan bagi pengunjung yang berziarah ke komplek makam ini.

“Tak pernah diisi dan tak pernah kering”, ujar keturunan ketujuh Raja Husin itu.
(*)
Penulis/ Videografer: Bintoro Suryo – Ordinary Man. Orang teknik, Mengelola Blog, suka sejarah & Videography.
Artikel ini diterbitkan sebelumnya di: bintorosuryo.com



