KEPALA Badan Pengusahaan (BP) Batam, Muhammad Rudi memaparkan rencana pengembangan Batam di depan ratusan undangan yang sebagian besar dari kalangan pengusaha dan tokoh masyarakat, dalam acara peluncuran sistem perizinan online terpadu dan ramah tamah Kepala BP Batam, di Hotel Planet Holiday, Senin (27/9) malam.
Dalam kesempatan tersebut, Rudi memaparkan lima rencana pengembangan, utamanya menyangkut pembangunan infrastruktur. Ia berharap dengan begitu, maka Batam akan memiliki masa depan lebih baik lagi
Rencana pertama yakni pengembangan Pelabuhan Batuampar.
“Ini bisa kami capai. Pelabuhan Batuampar sudah cukup lama. Usia sudah cukup tua dan belum ada perubahan signifikan. Baru 450 TEUs kapasitasnya. Target kami capai 2 hingga 6,7 juta juta TEUs. Kalau ingin dicapai, maka harus ada perubahan demi perubahan,” kata Rudi di depan para tamu undangan acara tersebut.
BP Batam ingin membangun pelabuhan bongkar muat tersebut, agar bisa seperti pelabuhan di negara tetangga yang sudah modern.
“Namanya pelabuhan nanti dibangun, harus terisolir dari kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan pelabuhan itu sendiri,” terangnya.
Pengembangan pelabuhan sangat penting, karena platform digital, Batam Logistic Ecosystem (BLE) sudah diluncurkan. Ketika sistem sudah siap, maka tinggal menata kembali infrastrukturnya.
“Ini harus tertata rapi. Seluruh operasi harus ikuti sistem ini, sehingga tidak ada lagi biaya logistik yang tinggi,” jelasnya.
Berikutnya, yakni pengembangan Bandara Hang Nadim.
“Kami sendiri tidak mampu mengelola karena tidak punya uang cukup. Setahun lebih lelangnya, ada pemenangnya yakni konsorsium Angkasa Pura, Wika dan Incheon. Dengan begitu, kita dapat kembangkan satu terminal baru, yakni terminal dua. Anggarannya Rp 6,89 triliun,” ungkapnya lagi.
Rudi yakin, jika bisa terwujud, maka orang-orang akan berlomba datang ke Batam termasuk investor.
“Bandara ini bisa jadi yang terbaik di Indonesia,” jelasnya.
Rudi juga mengungkapkan bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41/2021 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), maka BP Batam memiliki kewenangan terhadap pengelolaan usaha hilir minyak dan gas di kawasan FTZ Batam.
Tujuannya adalah agar dapat menekan harga avtur yang tergolong mahal di Batam.
“Avtur dan segala macamnya di PP 41 dapat wewenang segera selesaikan. Kalau bandara indah, tapi tiket mahal, nanti orang tidak datang,” jelas Rudi.
Lalu, BP Batam juga akan membenahi akses menuju bandara dan pelabuhan.
“Kita akan benahi. Dari Batuampar hingga bandara nanti dibuka lima lajur. Dalam PP 41, keduanya direncanakan sebagai hub logistik. Ditambah lagi ada bangun kargo 1 hektar di bandara. 2023 ditargetkan selesai,” terangnya.
Pengembangan berikutnya yakni terkait pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kesehatan di Sekupang.
“Kita akan sempurnakan terus rumah sakit kita. Dengan ajukan KEK, maka dapat wewenang penuh boleh hire jasa SDM dan alatnya dari luar negeri, sehingga standar kedokteran pun akan semakin tinggi” papar Rudi.
Selanjutnya yakni pengembangan dam sebagai lokasi dari Pembangkit Listrik Tenaga Solar (PLTS).
Seperti yang diketahui, Sunseap dari Singapura dan Toba Bara Energi telah mencapai kesepakatan membangun PLTS di Waduk Duriangkang dan Waduk Tembesi.
“Kalau ini terwujud, maka tenaga listrik yang gunakan bahan bakar fosil yang mencemari lingkungan bisa dikurangi. Selain itu, di atas rumah-rumah nanti akan dibangn panel tenaga surya. Kami tengah siapkan regulasinya. Sehingga nanti, saat siang listrik pakai cahaya matahari, dan malam gunakan listrik PLN,” ungkapnya.
Dan terakhir, paska sistem perizinan terpadu diluncurkan, Rudi mengungkapkan rencana pembangunan Gedung Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) terpadu di samping Gedung Sumatera Promotion Center (SPC) Batam Centre.
“Di sebelah SPC nanti akan dibangun gedung. Seluruh perizinan instansi vertikal nanti bisa diletak di gedung baru tersebut. Nanti urusan perizinan tidak perlu ke saya lagi, tapi cukup di Direktur PTSP. Ini kita lakukan untuk songsong Batam ke depan agar lebih baik,” harapnya.
*(rky/GoWest)
