KETUA DPRD Batam, Nuryanto angkat bicara terkait pemeriksaan kepolisian terhadap belasan staf dan anggota DPRD Batam terkait dugaan perjalanan dinas fiktif tahun 2016 lalu.
Dalam jumpa pers yang digelar di ruangan pimpinan DPRD Batam, Senin (20/3/2023) ini, Nuryanto mengatakan bahwa perjalan dinas sepanjang tahun 2016 tersebut terbilang sah, resmi dan tidak fiktif.
“Saya tegaskan disini, bahwa perjalanan dinas yang ditengari (diiusukan,red) fiktif itu tidak benar. Mengingat, yang kami lakukan sepanjang tahun 2016 itu resmi, sah dan tidak fiktif,” tegas Nuryanto.
Untuk itu pihaknya mencoba meluruskan tanpa bermaksud menyudutkan pihak-pihak tertentu. “Sekali lagi, yang saya tahu dan saya pahami bahwa perjalanan dinas kita resmi. Namun ada kekurangan pada pembayaran dari Sekretariat Dewan ke pihak travel,” tegasnya.
Setiap tahun, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selalu melakukan audit keuangan DPRD Batam. Dan setelah ada lampiran dari BPK, maka jika ada temuan dan kerugian maka ada ruang untuk melakukan perbaikan, baik secara administratif ataupun pengembalian jika ditemukan ada kerugian negara.
Namun yang terjadi sebenarnya yakni tidak ada kerugian negara ataupun perbaikan secara administrasi, melainkan hanya kekurangan pembayaran dari dana perjalanan dinas Anggota DPRD Batam ke pihak travel agen.
“Selama perjalanan dinas ini pun, kami hanya menerima uang makan dan uang representatif. Sementara untuk uang tiket pesawat dan uang untuk hotel atau penginapan, sudah dipesankan langsung oleh pihak Sekretariat DPRD Batam melalui pihak travel agen,” terangnya.
Oleh karena itu, pihaknya mengaku tidak mengetahui letak kerugian negara hingga akhirnya diperiksa oleh aparat kepolisian dari Polresta Barelang. Namun demikian, DPRD Batam tetap mengikuti prosedur yang berlaku.
“Kami tidak tahu letak dimana kerugian negara. Yang kami tahu, ada kekurangan pembayaran dari Sekretariat Dewan ke travel. Dan saya yakinkan sekali lagi, perjalanan dinas kita ini jelas dan tidak fiktif,” tegasnya.
Sebelumnya, kasus ini mencuat saat Polresta Barelang memeriksa belasan anggota DPRD Batam baru-baru ini terkait dugaan perjalanan dinas fiktif di 2016.
Dari hasil penyelidikan polisi, ternyata ada oknum Sekretariat Dewan yang sudah mencairkan uang negara untuk tiket perjalanan dan biaya hotel dari kas Sekretariat Dewan, tapi belum dibayarkan ke pihak travel penyedia jasa. Saat ini, polisi tengah memburu oknum tersebut (leo).
