PERWAKILAN Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) meminta jajaran direksi PT PLN Batam untuk menghitung ulang besaran kompensasi bagi pelanggan yang terdampak peristiwa padam listrik total (blackout) pada 12 Oktober 2026 lalu. Permintaan evaluasi menyeluruh ini disampaikan menyusul dinilai tidak sebandingnya nilai ganti rugi yang direncanakan dengan kerugian riil di lapangan akibat pemadaman selama 15 hingga 18 jam tersebut.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepri, Lagat Siadari, menegaskan bahwa perhitungan ganti rugi bagi sekitar 411.000 pelanggan yang aktivitas sosial, pelayanan publik, hingga usahanya lumpuh total tidak boleh dilakukan sekadar untuk menggugurkan kewajiban administratif.
“PLN Batam harus mengkaji ulang skema kompensasi ini secara menyeluruh. Jangan hanya dilihat dari sisi kepatuhan aturan di atas kertas, tapi lihat juga seberapa besar dampak kerugian yang dirasakan masyarakat di lapangan, terutama pelaku UMKM yang produknya rusak dan usahanya terhenti total,” ujar Lagat pada Rabu (11/11/2026).
Dalam desakan penghitungan ulang tersebut, Ombudsman Kepri menyoroti dua persoalan utama pada skema yang tengah disiapkan PLN Batam, yakni ketimpangan persentase antar-pelanggan dan penggunaan dasar hukum yang dinilai sudah tidak relevan.
Pertama, terdapat perbedaan formula yang mencolok antara konsumen rumah tangga dan korporasi. Pelanggan rumah tangga serta kelompok umum lainnya direncanakan hanya memperoleh kompensasi 10% dari biaya beban. Angka ini jauh tertinggal dibandingkan pelanggan bisnis dan layanan khusus (B2B) yang mendapatkan porsi 15% hingga 25% dari Rupiah Pemakaian Tenaga Listrik (RPTL).
“Perbedaan dasar perhitungan ini perlu dijelaskan secara transparan agar tidak menimbulkan rasa ketidakadilan di tengah masyarakat. Apalagi, pemadaman kemarin berdampak luas bagi ratusan ribu pelanggan,” tambah Lagat.
Kedua, Ombudsman menilai acuan regulasi yang dipakai PLN Batam—yakni Peraturan Gubernur (Pergub) Kepri Nomor 22 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan (TMP)—seharusnya diperbarui. Sebagai anak perusahaan yang 100% sahamnya dimiliki PT PLN (Persero), PLN Batam dinilai semestinya mengacu pada aturan nasional dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sebagaimana langkah mereka saat menyesuaikan tarif listrik yang kini merujuk pada Kepmen ESDM Nomor 354.K/TL.04/MEM.L/2026.
Jika penghitungan ulang diselaraskan dengan regulasi kementerian, yakni Permen ESDM Nomor 18 Tahun 2019 dan Permen ESDM Nomor 2 Tahun 2025, nilai kompensasi yang diterima masyarakat seharusnya jauh lebih besar karena dihitung berdasarkan durasi gangguan:
- Gangguan lebih dari 8 hingga 16 jam: Kompensasi dapat mencapai 200% dari biaya beban atau rekening minimum.
- Gangguan lebih dari 16 hingga 40 jam: Kompensasi dapat mencapai 300% dari biaya beban atau rekening minimum (dengan pengecualian bagi konsumen layanan khusus golongan tarif L).
Kendati mendesak adanya revisi perhitungan, Ombudsman Kepri tetap mengapresiasi langkah PT PLN Batam yang telah menggandeng tim independen untuk mengkaji penyesuaian TMP dan biaya kelistrikan. Lagat berharap kajian tersebut menghasilkan keputusan objektif yang berpihak pada perlindungan konsumen, karena kepercayaan publik hanya bisa dipulihkan lewat kesungguhan merespons kerugian masyarakat secara bertanggung jawab, bukan sekadar menyalakan listrik kembali.
(dha)
