WACANA penundaan pemilihan umum (pemilu) 2024 yang digaungkan sejumlah elite politik mendapat respons dari sejumlah pakar. Terbaru, dari Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti.
Bivitri mengkritik keras sikap elite politik yang mengusulkan penundaan Pemilu 2024. Bivitri mencap elite politik yang ingin menunda Pemilu 2024 tidak punya malu karena mengusulkan sesuatu yang jelas bertentangan dengan konstitusi Indonesia, yakni UUD 1945.
“Orang-orang yang sudah membincangkan dan mendukung perubahan konstitusi harusnya malu mengaku sebagai negarawan. Ketua partai politik itu seharusnya malu. Karena mereka sebenarnya sudah mengkhianati gagasan konstitusionalisme,” kata Bivitri.
Jika ingin mengubah jadwal pemilu dalam UUD 1945, menurutnya, bukan perkara sulit. Hanya tinggal kesepakatan partai politik untuk menggelar Sidang Istimewa MPR, lalu mengamendemen pasal dalam UUD 1945.
Akan tetapi, pemilu dijadwalkan setiap lima tahun seperti diatur UUD 1945 bertujuan untuk membatasi kekuasaan. Itu landasan moral yang seharusnya telah dipahami oleh elite politik, sehingga tidak dengan mudah mengubah-ubah UUD 1945.
“Konstitusi adalah gagasan tentang pembatasan kekuasaan. Sekali itu dilanggar, maka akan runtuh bangunan demokrasi kita,” imbuhnya.
“Ini adalah pengkhianatan konstitusi, pembangkangan konstitusi. Saya kira saya pake kata yang lebih keras, pengkhianatan sebenarnya,” kata Bivitri.
Diketahui, usul penundaan pemilu 2024 mencuat kembali imbas pernyataan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar. Dia mengklaim sudah menyerap aspirasi masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.
Hasilnya, pemulihan ekonomi masih berjalan dan berpotensi terganggu jika pemungutan suara pemilu digelar 14 Februari 2024 mendatang. Setelah Muhaimin, Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, juga setuju pemilu ditunda.
Sementara itu, Dosen Hukum Tata Negara UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang juga Direktur Eksekutif SETARA Institute, Ismail Hasani, menolak usulan penundaan Pemilu 2024 dengan dalih pemulihan ekonomi.
Dia menegaskan bahwa jadwal pemilu sudah diatur dalam konstitusi UUD 1945, yakni setiap lima tahun. “Kedaulatan berada di tangan rakyat, bukan di tangan pengusaha,” kata Ismail lewat siaran pers, Senin (7/3).
Ismail mempertanyakan korelasi antara pemulihan ekonomi imbas pandemi Covid-19 dengan jadwal pemilu. Pasalnya, saat ini pun pemerintah tengah memiliki proyek sangat besar, yakni pemindahan ibu kota negara yang memakan banyak biaya.
Oleh karena itu, menjadi aneh jika pemulihan ekonomi menjadi alasan sejumlah pihak ingin menunda Pemilu 2024.
“Apabila stabilitas ekonomi dijadikan dalil utama penundaan pemilu, seolah pemerintah lupa bahwa pemindahan ibu kota negara justru dilakukan begitu saja di tengah kesulitan ekonomi akibat pandemi Covid-19,” ujar Ismail.
(*)
sumber: CNNIndonesia.com
