PEMERINTAH berencana menambah jumlah pasukan TNI di wilayah-wilayah perbatasan. Beberapa pertimbangannya adalah potensi ancaman terorisme, peredaran narkoba, perdagangan manusia, hingga illegal logging kerap terjadi di perbatasan negara. Belum lagi sengketa antar wilayah dengan negara lain.
Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto seperti dikutip dari kemendagri.go.id selasa (17/01) melihat perlunya perubahan paradigma baru dalam sistem pertahanan di perbatasan untuk menangkal ancaman-ancaman itu.
Kekuatan militer yang selama ini terpusat di Pulau Jawa, perlu didistribusikan lebih besar untuk menjaga daerah perbatasan. Pemerintah pusat mewacanakan menambah kekuatan militer untuk menjaga perbatasan. Ini merupakan konsekuensi dari negara kepulauan terbesar di dunia.
“Sekarang ini saya sedang mengumpulkan para Gubernur, Bupati dan Walikota di seluruh Indonesia. Saya titip yaitu coba inventarisasi tempat di mana yang saudara anggap daerah rawan perbatasan, tapi juga daerah itu cukup layak untuk ditinggali prajurit (TNI),” ucap Wiranto saat membuka rapat koordinasi pengendalian pengelolaan perbatasan negara di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (17/1).
Pemerintah berjanji menyediakan lahan potensial untuk pertanian bagi prajurit TNI yang menjaga wilayah perbatasan. Ini sekaligus untuk mendukung program swasembada pangan. Sebagai prajurit, TNI tidak hanya dibekali tugas menjaga pertahanan tapi juga membantu pembangunan nasional.
“Mereka sudah juga melakukan kegiatan non militer misalnya bercocok tanam membuka sawah itu ternyata berhasil. Dengan adanya konsep baru itu kita harapkan negara kita lebih aman tapi juga ada satu perkembangan wilayah-wilayah baru. Jangan sampai ada yang berpikir bahwa pemerintah itu tidak kerja, pemerintah tidak care kepada masyarakat, sangat care,” ucap Wiranto.
Penyebaran dan penambahan personel TNI di wilayah perbatasan berkorelasi dengan pembangunan wilayah perbatasan. Baik pembangunan kehidupan sosial maupun ekonomi.
Sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan wilayah tersebut. Mantan panglima ABRI ini mencontohkan, penambahan personel TNI otomatis melahirkan fasilitas publik seperti puskesmas, pasar, dan lainnya.
Terjaminnya keamanan wilayah perbatasan juga otomatis membuat masyarakat merasa aman tinggal di pulau-pulau terluar. Dengan begitu terjadi pemerataan penduduk dan penghasilan rakyat Indonesia. Langkah ini sebagai bagian dari upaya pemerintah yang menjanjikan pembangunan nasional dimulai dari desa dan kawasan perbatasan.
“Daerah-daerah yang tadinya APBD nya minus, akan ada satu perputaran uang baru dari adanya pasukan (TNI) disitu dan pasar baru sehingga akhirnya akan membantu pemerataan penduduk, membantu keadilan dan sebagainya,” katanya.
