PEMERINTAH pusat menyetujui pungutan retribusi labuh jangkar oleh Pemprov Kepri untuk radius 0-12 mil yang diatur melalui Perda.
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad menyampaikan kabar tersebut. Menurutnya, dalam surat yang dikirimkan pemerintah pusat itu, Kepri berhak mendapat retribusi labuh jangkar dari area 0 sampai 12 mil dari bibir pantai.
“Kemarin Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Mahfud MD) sudah melakukan kunjungan dan kami sudah menerima surat bahwa sudah diputuskan area 0-12 mil itu menjadi pungutan Labuh Jangkar Provinsi Kepri,” kata Ansar di Gedung Daerah, Senin (27/12/2021).
Ansar menjelaskan, pihaknya masih menunggu kepastian kapan hal itu akan terlaksana.
“Kami masih menunggu diundang, masih menunggu janjinya Januari nanti. Yang penting surat dari Menkopolhukam sudah ada, ya mudahan ini bisa mempertegas kewenangan kita,” katanya.
Selain itu, Pemprov masih harus melakukan penerapan retribusi soal penyesuaian tarif yang lebih kompetitif dari tarif yang dirancang dalam peraturan gubernur.
(*/gas)
