SEKRETARIS Daerah Kota (Sekdako) Batam, Jefridin Hamid, menyampaikan dalam waktu dekat Pemerintah Kota (Pemko) Batam akan menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BMM).
Namun, kata Jefridin, sebelum penyaluran bantuan tersebut, Pemko Batam kini melakukan verifikasi terhadap warga yang namanya terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DKTS).
“DTKS yang belum menerima bantuan dari pusat itu yang kami beri BLT (bantuan langsung tunai). Saat ini sedang dilakukan verifikasi. Data itu di Kemensos, dari sistem nanti akan terlihat yang mana saja yang sudah menerima, dan mana yang belum,” kata Jefridin.
Ia menjelaskan sistem penyaluran BLT tersebut akan dilakukan secara nontunai melalui Pos Indonesia.
“Sistem penyaluran nontunai lewat kantor pos, kami akan bahas lebih lanjut teknisnya. Langkah pertama yang kami lakukan yaitu memverifikasi datanya by name by address, dan juga nomor rekeningnya. Kemudian ya itu sistemnya nontunai,” ujar dia.
Hingga saat ini sebanyak 39.297 kartu keluarga (KK) akan menerima BLT dari Pemko Batam sebesar Rp 300 ribu per KK.
Masih kata Jefridin, Pemko Batam mengalokasikan sekitar 2 persen dari dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH) serta belanja tidak terduga (BTT) atau sebesar Rp 13,4 miliar untuk mengendalikan inflasi sebagai dampak dari kenaikan harga BBM.
“Anggaran untuk penanganan inflasi tiga bulan ke depan yaitu Rp 13,4 miliar,” sebut Jefridin.
(*)
