YAYASAN Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai sebagai negara dengan penghasil minyak kelapa sawit (CPO) terbesar di dunia, masyarakat Indonesia seharusnya bisa menikmati harga minyak goreng yang terjangkau tanpa perlu ada program satu harga.
Untuk itu, YLKI menyebutkan kebijakan penetapan satu harga minyak goreng Rp 14 ribu sia-sia. Apalagi, kebijakan satu harga tersebut diberlakukan di tengah harga ‘selangit’.
“Dalam catatan saya, kebijakan subsidi (dengan anggaran) Rp 3,5 triliun dan 1,2 miliar liter itu sebuah kebijakan yang sia-sia seperti menggarami laut. Terbukti tidak efektif sampai detik ini,” kata Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus, dalam Webinar Para Syndicate, Jumat (28/1).
Kebijakan tersebut, lanjut Tulus, sebagai bentuk ketidakpahaman pemerintah terhadap kondisi pasar, psikologi konsumen, hingga rantai pasok minyak dalam negeri.
Ia justru menyebut pemerintah melakukan praktik anti persaingan dengan menetapkan harga minyak goreng kemasan secara sepihak.
“Dengan harga sepihak, sebenarnya ini kebijakan anti kompetisi karena seharusnya pemerintah cukup tetapkan HET (harga eceran tertinggi), tapi penyeragaman harga jadi kebijakan anti kompetisi. Justru saya menduga ada sindikat antarpemerintah dengan pedagang minyak goreng besar untuk menentukan harga,” ucapnya.
Tulus menyinggung Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang belum kunjung mengambil tindakan serius terhadap kenaikan harga minyak goreng yang signifikan sejak tahun lalu.
“Kami juga merasa aneh, di mana seharusnya KPPU itu menjadi wasit kompetisi perdagangan, tapi sampai sekarang tidak ada aksi konkret terkait masalah ini. Ini yang saya kira persoalan hulu belum disentuh pemerintah dan KPPU,” jelasnya.
Hingga kini, YLKI masih menerima aduan dari masyarakat terkait harga minyak goreng yang mahal dan terbatasnya pasokan yang tersedia di sejumlah daerah baik di pasar tradisional maupun pasar ritel modern.
(*)
sumber: CNNIndonesia.com
