WACANA penundaan pemilihan umum (pemilu) 2024 yang dilontarkan sejumlah ketua umum partai politik (parpol) dinilai datang dari kalangan tertentu.
Masyarakat sipil dan oposisi menduga ide penundaan Pemilu 2024, yang berdampak pada perpanjangan masa jabatan Presiden, datang bukan dari parpol langsung.
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah l, Abdul Mu’ti, mengaku mendapat informasi bahwa ada pihak tertentu yang menekan partai politik untuk menyuarakan penundaan Pemilu 2024.
“Memang ini banyak spekulasi karena sebagian mengatakan itu adalah inisiatif pimpinan partai politik itu sendiri. Tapi saya mendengar suara-suara angin, yang angin ini bisa jadi angin ribut, bisa angin buritan, bisa jadi angin mamiri, itu memang ada aspirasi dari orang tertentu yang ingin supaya pemilu ini ditunda pelaksanaannya,” kata dia, dalam sebuah webinar, Sabtu (26/2/2022).
“Orang tertentu itu tidak perlu disebutkan namanya, mungkin ketua-ketua umum itu tahu, tapi saya sempat komunikasi dengan beberapa pihak, katanya ada tekanan dari pihak tertentu kepada partai politik untuk bersuara tentang penundaan pemilu 2024,” lanjut dia.
Yang jelas, baginya, penundaan Pemilu ini berdampak pada perpanjangan masa jabatan Presiden hingga DPR. “Penundaan pemilu yang berkonsekuensi terhadap perpanjangan masa jabatan presiden, wakil presiden, kemudian kabinet, DPR, MPR kemudian DPD, DPRD tingkat 1 DPRD tingkat 2, dan jabatan publik yang terkait dengan itu,” urai Mu’ti.
Senada, pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas, Feri Amsari, menilai usulan penundaan pemilu 2024 datang dari Presiden Joko Widodo.
“Tidak lah mungkin partai-partai menyampaikan itu secara terbuka, karena yang dilawannya adalah konstitusi, maka mustahil itu tidak keinginan dari seorang presiden, hanya kemudian menitip bibir dan mulut ketua partai saja,” cetus dia, dalam sebuah webinar, Sabtu (25/2).
Terpisah, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menduga ada pihak tertentu yang ingin mempertahankan dan tidak ingin kehilangan kekuasaannya terkait ide penundaan Pemilu 2024.
“Ada mereka yang ingin melanggengkan kekuasaannya dan mereka takut kekuasaan. Negeri kita mau dibawa kemana kalau diisi atau di pimpin oleh orang-orang itu,” jelasnya, saat melantik pengurus DPD Demokrat Banten dan Riau, di Banten, Sabtu (26/2).
Di hadapan para pengurus, AHY mengatakan perpanjangan masa jabatan Presiden dan menunda Pilpres 2024 merupakan pelanggaran konstitusi Indonesia.
“Ada yang mulai menyuarakan sebaiknya di undur, menurut saya ini pernyataan yang tidak logis, apa dasarnya? Yang jelas itu tidak sesuai dengan konstitusi kita, bahwa ada masa kepemimpinan yang harus dipatuhi bersama, baik tingkat nasional, provinsi sampai kabupaten kota,” cetus dia.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar, alias Cak Imin mengusulkan agar Pemilu 2024 ditunda antara satu hingga dua tahun
PAN belakangan memberi dukungan. Partai Golkar mulai memberi indikasi positif atas usulan itu. Sementara, PKS, Partai Demokrat, Partai NasDem, dan PDIP menolak. Lalu, PPP dan Gerindra belum menyatakan sikap.
Merespons wacana itu, Kantor Staf Presiden menyatakan bahwa Jokowi tetap mengacu pada konstitusi dan Undang-undang yang berlaku.
“Siapapun silakan saja berpendapat. Namun presiden masih tetap sama sikapnya dalam memandang jabatan 3 periode maupun penundaan pemilu,” kata Deputi V KSP Jaleswari Pramodhawardani, kepada wartawan, Sabtu (26/2).
Namun demikian, dia tak merinci secara tegas mengenai sikap Jokowi dalam memandang penundaan pemilu yang dapat berimplikasi pada penambahan waktu dirinya menjabat sebagai Presiden itu.
Jika merujuk pada keterangan Jokowi yang terdahulu, dia pernah menentang keras wacana penambahan periode kepemimpinan dirinya sebagai Presiden.
“Ada yang ngomong presiden dipilih tiga periode. Itu ada tiga [maknanya] menurut saya: Satu, ingin menampar muka saya; yang kedua ingin cari muka, padahal saya sudah punya muka; yang ketiga ingin menjerumuskan,” ucap Jokowi saat berbincang dengan wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, 2 Desember 2019.
(*)
sumber: CNNIndonesia.com
