Hubungi kami di

Ini Batam

Perka No.19 Dicabut | Dewan Pengawas BU BP Batam Dibubarkan

iqbal fadillah

Terbit

|

Kantor BP Batam. Poto:@Dok.

POLEMIK pembentukan Pengawas Badan Usaha dilingkungan BP Batam akhirnya terjawab. Dewan pengawas tersebut akhirnya secara resmi dibubarkan.

Pembubaran ini dilakukan dengan diterbitkanya Peraturan Kepala (Perka) BP Batam bernomor 9 tahun 2021 untuk menggantikan Perka nomor 19 tahun 2020 tentang Dewan Pengawas Badan Usaha Dilingkungan BP Batam.

Menurut Kepala Biro Humas Promosi dan Protokoler BP Batam, Dendi Gustinandar, dasar pertimbangan diterbitkanya Perka no 9 tahun 2021 untuk menggantikan Perka no 19 tahun 2020 adalah adanya surat dari Ombudsman Perwakilan Kepri pada bulan April 2021 yang lalu.

“Kepala BP Batam menerbitkan Peraturan nomer 9 tahun 2021, dimana peraturan tersebut mencabut Peraturan Kepala BP Batam nomer 19 tahun 2020 tentang Pengawas Badan Usaha di Lingkungan BP Batam. Pertimbangan pencabutan diatas adalah Surat dari Ombudsman Kepri pada bulan April 2021dan berdasarkan pertimbangan tersebut, Kepala BP Batam menerbitkan Peraturan Kepala BP Batam yang mencabut Peraturan Kepala dimaksud” jelas Dendi pada GoWest Indonesia, Selasa (8/6).

Dilain pihak, dalam keteranganya Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Kepri, Lagat Parroha Patar Siadari mengaku telah mendapat surat resmi dari BP Batam terkait pembatalan tersebut.

“Jadi secara otomatis Perka no 19 tahun 2020 ini sudah tidak sah atau resmi dibatalkan. Di mana Kepala BP Batam tanggal 27 Mei lalu sudah menerbitkan Perka No 9 Tahun 2021. Tetapi memang ini belum resmi diumumkan,” ungkap Lagat dalam keterangan pers secara virtual, Senin (7/6).

Di sisi lain, Lagat mengapresiasi langkah yang diambil Kepala BP Batam Muhammad Rudi yang telah menjawab temuan ombudsman Kepri. Apalagi, memang ada penyimpangan prosedur pembentukan Pengawas Badan Usaha di Lingkungan BP Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (KPPB/BP Batam).

BACA JUGA :  Kebakaran di Central Sukajadi, 1 Penghuni Tewas Terjebak Api

Ia mengatakan, Ombudsman Kepri menemui temuan dugaan penyimpangan prosedur pembentukan Pengawas Badan Usaha itu sendiri.

“Syukur, Kepala BP Batam membatalkan ini karena sudah menyangkut persoalan lain,” tambahnya.

Tujuh anggota dewan pengawas yang dibentuk berdasarkan Perka Nomor 19 Tahun 2020 itu yakni pertama, Makmur Anggota Pengawas Badan Usaha Bandar Udara dan Teknologi Informasi dan Komunikasi BP Batam sebelumnya sebagai Dewan Pembinan Partai NasDem.

Horjani Hutagalung Anggota Pengawas Badan Usaha Pelabuhan sebelumnya adalah pengurus partai NasDem. Demikian juga dengan Tjayadi yang juga sebelumnya aktif di Partai NasDem.

Selanjutnya, Anasrudin Anggota Pengawas Badan Usaha Bandar Udara dan Teknologi Informasi dan Komunikasi BP Batam yang sebelumnya sebagai anggota Partai Gerindra Kota Batam.

Ada juga nama Sudirman Dianto Anggota Pengawas Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan BP Batam yang sebelumnya anggota Partai Kebangkitan Bangsa Kota Batam dan Ketua Relawan HMR dipilkada Kota Batam 2020 lalu.

Syamsul Bahri Nasution Anggota Pengawas Badan Usaha Pelabuhan yang sebelumnya juga aktif di Partai Nasdem.

Dan yang terakhir adalah Iskandar Alamsyah Anggota Pengawas Badan Usaha Bandar Udara dan Teknologi Informasi dan Komunikasi BP Batam yang sebelumnya aktif di Partai Golkar Kepri.

*(Zhr/GoWestId)

Teruskan Membaca
Advertisement
Berikan Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Sebaran

Facebook