PRESIDEN Prabowo Subianto menginstruksikan jajarannya untuk melakukan efisiensi anggaran untuk membiayai program-program prioritas, termasuk program makan bergizi gratis (MBG). Sejumlah pihak menyarankan kehati-hatian mengingat penghematan anggaran bisa berdampak signifikan terhadap perekonomian.
KEINGINAN Prabowo terkait penghematan tersebut tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang dikeluarkan pada Rabu (22/1). Dalam Inpres tersebut, Presiden menargetkan penghematan anggaran, baik di pusat maupun daerah pada 2025, dapat mencapai sekitar Rp306,6 triliun.
Dengan inpres itu, Prabowo memerintahkan untuk membatasi belanja pada kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, publik, dan seminar atau focus group discussion.
Ia juga meminta biaya perjalanan dinas pejabat dipangkas hingga 50 persen. Menurut Prabowo penghematan itu akan menciptakan penghematan lebih dari Rp20 triliun. Ia menyebut anggaran yang dihemat bisa digunakan untuk memperbaiki puluhan sekolah.
“Perayaan sejarah, perayaan ulang tahun laksanakan secara sederhana di kantor, di ruangan, kalau perlu yang hadir hanya 15 orang sisanya di-vidcon-kan (video conference -red). Perjalanan dinas dikurangi, saya potong setengah, dengan setengah kita bisa menghemat Rp20 triliun lebih, kalau kita hitung Rp20 triliun berapa puluh ribu gedung sekolah bisa kita perbaiki,” tuturnya dalam Sidang Kabinet Paripurna, di Jakarta, Rabu (22/1) kepada jajaran menteri di Kabinet Merah Putih.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut langkah penghematan anggaran atas instruksi presiden ini tidak akan mengubah postur APBN.
Dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Jumat (24/1), ia mengatakan bahwa APBN sebisa mungkin akan digunakan untuk program-program yang bisa berdampak langsung terhadap masyarakat termasuk MBG.
“Oleh karena itu, Presiden menyampaikan dalam instruksi untuk melakukan fokus anggaran agar makin efisien dan penggunaan anggaran akan ditujukan kepada langkah-langkah yang memang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat langsung seperti makan bergizi gratis, tetapi juga beberapa langkah seperti swasembada pangan, energi, kemudian perbaikan di sektor kesehatan serta langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas dari masyarakat untuk bisa menjadi SDM yang makin unggul, sehat,” ungkap Sri.
Ia mengklaim bahwa penghematan anggaran ini kelak akan berdampak kepada pertumbuhan ekonomi di Tanah Air. Ia mencontohkan MBG akan berdampak kepada perekonomian daerah karena rantai pasokan kebutuhan bahan baku bisa melibatkan produsen lokal di daerah masing-masing.
MBG merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran. Prabowo bahkan menargetkan pada akhir 2025, program ini bisa menyentuh semua anak sekolah di Indonesia.
“Untuk pemangkasan ini, apakah dilakukan karena penerimaan pajak kurang? Itu adalah fokus untuk memperbaiki kualitas dari spending, kita bilang better quality of spending harus dilakukan karena memang APBN akan terus menjadi instrumen penting maka kualitas dari belanja baik kementerian lembga, dan daerah perlu diperbaiki,” tegasnya.
Ekonom CORE Indonesia Yusuf Hendry mengatakan efisiensi anggaran negara harus ditelisik lebih dalam lagi. Pasalnya, kebijakan penghematan anggaran sudah pernah dilakukan sebelumnya, tetapi tidak berdampak terlalu signifikan terhadap perekonomian negara.
“Kita ambil contoh pada tahun 2016, pemerintah melakukan kebijakan yang relatif mirip. Ketika itu Agustus, keluar inpres yang intinya adalah melakukan penghematan anggaran dan saat itu kalau kita perhatikan, belanja pemerintah akhirnya mengalami penurunan. Dan pada saat itu, ketika dorongan untuk belanja pemerintah itu berkurang. akhirnya berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi secara umum. Bisa dilihat pada data pertumbuhan ekonomi di kuartal III dan IV untuk tahun 2016,” ungkap Yusuf.
Ia menjelaskan, realokasi anggaran yang dikatakan oleh pemerintah salah satunya untuk program MBG juga perlu dievaluasi lebih lanjut, apakah bisa berdampak signifikan terhadap pergerakan ekonomi daerah setempat. Pasalnya, tujuan utama dari program MBG adalah untuk meningkatkan gizi anak-anak, dan bukan untuk meningkatkan perekonomian.
Menurutnya, pelibatan UMKM setempat perlu lebih digalakkan, agar program MBG ini bisa memiliki dampak yang lebih luas dan tidak hanya untuk meningkatkan asupan gizi anak-anak .
“Apakah MBG mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dari proses efisiensi anggaran? Sekali lagi itu akan tergantung dari apakah MBG akan melibatkan UMKM. Sekarang kalau kita ikuti sepertinya memang pemerintah akan melibatkan UMKM, tetapi kita harus lihat dulu di rantai pasoknya seperti apa keterlibatan UMKM ini, karena kalau kita bicara program pemerintah, harus ada semacam syarat, kemudian ada evaluasi yang harus dipenuhi oleh UMKM yang akan terlibat,” jelasnya.
Yusuf menekankan agar efisiensi anggaran dan relokasinya bisa berdampak langsung kepada masyarakat, maka harus diarahkan kepada pos-pos penting lainnya seperti penyaluran bansos dan subsidi yang tepat sasaran.
“Saya kira hal-hal seperti itu yang dalam jangka pendek, bisa memastikan bahwa proses realokasi ataupun efisiensi ini kemudian tidak ada dampak yang tidak diduga sebelumnya terutama terhadap indikator makro ekonomi secara agregat, dalam hal ini misalnya pertumbuhan ekonomi, baik di level pusat maupun daerah,” pungkasnya.
[g/ab]
