KABINET Merah Putih mengalami peningkatan jumlah kementerian yang signifikan dibandingkan Kabinet Kerja dan Kabinet Indonesia Maju di era Presiden Joko Widodo, yang hanya memiliki 34 kementerian.
PRESIDEN dan Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Minggu (20/10) malam, secara resmi mengumumkan susunan kabinet yang akan bekerja dalam lima tahun ke depan. Kabinet yang diberi nama Merah Putih itu akan beranggotakan total 109 orang, terdiri dari 48 menteri dan lima pejabat setingkat menteri, ditambah dengan 56 wakil menteri. Jumlah tersebut merupakan yang tertinggi sejak Kabinet Dwikora III pada 1966.
“Dengan kesepakatan para ketua umum koalisi kami, kami beri nama kabinet ini Kabinet Merah Putih. Dan saya ingin umumkan susunan Kabinet Merah Putih periode 2024-2029,” ujar Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta.
Prabowo tampak didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan Wakil Ketua DPR 2024-2029 yang juga merupakan Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad.
Kabinet Merah Putih mengalami peningkatan jumlah kementerian yang signifikan dibandingkan Kabinet Kerja dan Kabinet Indonesia Maju di era Presiden Joko Widodo, yang hanya memiliki 34 kementerian. Jumlah ini bahkan lebih besar dibandingkan kabinet pada era Orde Baru, yang maksimal diisi oleh 44 anggota. Demikian pula jika dibandingkan dengan kabinet pascareformasi yang berada di kisaran 33-39 anggota kabinet.
Pada Kabinet Merah Putih, Prabowo dan Gibran melakukan sejumlah pemecahan terhadap kementerian yang sudah ada, seperti yang terjadi pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dipecah menjadi dua kementerian.
Pemecahan besar-besaran juga terjadi pada Kementerian Hukum dan HAM, yang dipecah menjadi Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan,. Selain itu, Prabowo juga membentuk sejumlah kementerian baru.
Sebelumnya, Prabowo telah memanggil lebih dari 100 tokoh untuk menduduki posisi calon menteri, wakil menteri, dan pejabat setingkat menteri di kediaman pribadinya di Kertanegara, Jakarta Selatan, pada pekan lalu. Setelahnya, mereka mendapatkan pembekalan mengenai berbagai isu, termasuk geopolitik, kecerdasan buatan, dan antikorupsi selama dua hari di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.
Menurut perhitungan lembaga riset, Celios, mayoritas nama yang dipanggil Prabowo didominasi oleh politisi dengan persentase mencapai 55,6% atau 60 dari 108 kandidat. Proporsi profesional teknokrat hanya sebesar 15,7% atau 17 dari 108 calon. Kemudian disusul kalangan TNI/POLRI (8,3%), pengusaha (7,4%), akademisi (5,6%), tokoh agama (4,6%), dan selebritas (2,8%).
Prabowo mengatakan, para menteri dan pejabat terkait lainnya akan dilantik pada Senin (21/10) di Istana Negara, Jakarta.
Kabinet Jumbo
KABINET jumbo yang dibentuk oleh pemerintah Prabowo-Gibran ini bukanlah fenomena baru dalam sejarah republik ini. Pada masa pemerintahan Orde Lama, Presiden Sukarno pernah membentuk Kabinet 100 Menteri, yang secara resmi dikenal sebagai Kabinet Dwikora.
Pada Kabinet Dwikora I, Sukarno melibatkan 110 menteri, yang bertugas dari 1964 hingga 1966. Tugas kabinet ini kemudian dilanjutkan oleh Kabinet Dwikora II, yang hanya berjalan singkat, dari 24 Februari 1966 hingga 28 Maret 1966.
Kabinet Dwikora II mencatatkan jumlah menteri terbanyak dalam sejarah Indonesia, dengan total mencapai 132 orang. Jumlah menteri pada Kabinet Dwikora III, yang bertugas pada 28 Maret 1966-25 Juli 1966, menyusut menjadi 79 orang.
Kini, dengan banyaknya pembantu Presiden Prabowo, banyak kalangan khawatir bahkan hal itu akan menambah beban pada anggaran negara. Celios memproyeksikan terjadinya potensi pembengkakan anggaran hingga Rp1,95 triliun selama 5 tahun ke depan akibat koalisi gemuk tersebut. Angka itu belum termasuk beban belanja barang yang timbul akibat pembangunan fasilitas kantor/gedung lembaga baru.
Berikut adalah susunan Kabinet Merah Putih:
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan: Budi Gunawan
Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan: Yusril Ihza Mahendra
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian: Airlangga Hartarto
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Pratikno
Menteri Koordinator Bidang Infra dan Pembangunan Kewilayahan: Agus Harimurti Yudhoyono
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat: Muhaimin Iskandar
Menteri Koordinator Bidang Pangan: Zulkifli Hasan
Menteri Sekretaris Negara: Prasetyo Hadi
Menteri Dalam Negeri: Tito Karnavian
Menteri Luar Negeri: Sugiono
Menteri Pertahanan: Sjafrie Sjamsoeddin
Menteri Agama: Nasaruddin Umar
Menteri Hukum: Supratman Andi Agtas
Menteri HAM: Natalius Pigai
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan: Agus Andrianto
Menteri Keuangan: Sri Mulyani
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah: Abdul Mu’ti
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi: Satryo Soemantri Brojonegoro
Menteri Kebudayaan: Fadli Zon
Menteri Kesehatan: Budi Gunadi Sadikin
Menteri Sosial: Saifullah Yusuf
Menteri Ketenagakerjaan: Yassierli
Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala BP2MI: Abdul Kadir Karding
Menteri Perindustrian: Agus Gumiwang Kartasasmita
Menteri Perdagangan: Budi Santoso
Menteri ESDM: Bahlil Lahadalia
Menteri Pekerjaan Umum: Dody Hanggodo
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman: Maruarar Sirait
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal: Yandri Susanto
Menteri Transmigrasi: M. Iftitah Sulaiman Suryanagara
Menteri Perhubungan: Dudy Purwagandhi
Menteri Komunikasi dan Digital: Meutya Hafid
Menteri Pertanian: Andi Amran Sulaiman
Menteri Kehutanan: Raja Juli Antoni
Menteri Kelautan dan Perikanan: Sakti Wahyu Trenggono
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN: Nusron Wahid
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas: Rachmat Pambudy
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: Rini Widyantini
Menteri Badan Usaha Milik Negara: Erick Thohir
Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN: Wihaji
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup: Hanif Faisol Nurofiq
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal: Rosan Roeslani
Menteri Koperasi: Budi Arie Setiadi
Menteri UMKM: Maman Abdurrahman
Menteri Pariwisata: Widiyanti Putri Wardhana
Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Bekraf: Teuku Riefky Harsya
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Arifah Choiri Fauzi
Menteri Pemuda dan Olahraga: Ario Bimo Nandito Ariotedjo
Jaksa Agung: Sanitiar Burhanuddin
Kepala Badan Intelijen Negara: Muhammad Herindra
Kepala Staf Kepresidenan: AM Putranto
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan: Hasan Nasbi
Sekretaris Kabinet: Teddy Indra Wijaya.
[ah/ft/gg]
