BABAK baru penegangan hukum administrasi negara resmi ditutup di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Majelis hakim secara resmi menyatakan gugatan yang dilayangkan oleh PT Mercy Toga Kirana terhadap surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) milik Gibran Rakabuming Raka telah gugur.
Keputusan tersebut diketok oleh Ketua Majelis Hakim Rahmadi dalam persidangan lanjutan yang digelar pada Kamis (12/11). Selain menyatakan gugatan gugur, pengadilan juga membebankan biaya perkara sebesar Rp457.000 kepada pihak penggugat.
Keputusan ini diambil setelah majelis hakim menimbang dinamika hukum yang terjadi di tubuh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Objek sengketa yang dipersoalkan—yakni Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019—telah resmi ditarik.
Pencabutan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (Dirjen Diksus) Kemendikdasmen Nomor 206 Tahun 2026 yang diserahkan dalam persidangan hari ini, menyusul laporan pencabutan yang dilakukan sehari sebelumnya, Rabu (11/11).
Berdasarkan langkah administratif tersebut, pihak tergugat yakni Dirjen Diksus Kemendikdasmen meminta majelis hakim untuk menghentikan pemeriksaan sengketa. Hakim Rahmadi mengungkapkan bahwa pihak penggugat (PT Mercy Toga Kirana) pada pokoknya menyatakan tidak keberatan atas permohonan penghentian tersebut. Walau sempat ada catatan keberatan dari pihak tergugat intervensi (Gibran Rakabuming Raka), majelis tetap mempertimbangkan substansi hukum secara menyeluruh.
Dalam pertimbangannya, majelis hakim mencermati bahwa pelaksanaan putusan kasasi Mahkamah Agung mengenai pencabutan suket oleh Kemendikdasmen pada pokoknya telah menganulir keputusan objek sengketa, sehingga dinyatakan tidak berlaku lagi dan kehilangan kekuatan hukum.
Kendati demikian, majelis hakim mendapati tidak ada aturan spesifik yang secara eksplisit mengatur penghentian pemeriksaan akibat objek sengketa dibatalkan sebagai pelaksanaan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Untuk mengisi kekosongan tersebut, majelis menerapkan analogi asas hukum publik yang lazim digunakan dalam hukum pidana.
Hakim Rahmadi menegaskan, apabila proses pemeriksaan sengketa dipaksakan untuk terus berlanjut, putusan yang dihasilkan nantinya justru akan menjadi keputusan yang tidak dapat dieksekusi atau non-executable.
Lebih jauh, pertimbangan strategis turut mewarnai putusan ini, yakni komitmen untuk meredam polemik berkepanjangan di ruang publik serta menjaga iklim demokrasi yang sehat. Dengan pertimbangan-pertimbangan komprehensif tersebut, majelis hakim menegaskan bahwa perkara ini telah final.
“Maka, terhadap putusan gugur ini tidak lagi terbuka ruang pemeriksaan maupun pembuktian lebih lanjut dan tidak pula dapat diajukan upaya hukum,” tegas Rahmadi saat membacakan amar pertimbangannya.
Rangkuman Perkara
- Penggugat: PT Mercy Toga Kirana
- Tergugat: Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (Dirjen Diksus) Kemendikdasmen
- Tergugat Intervensi: Gibran Rakabuming Raka
- Pokok Gugatan Awal: Memohon PTUN menyatakan batal atau tidak sah Surat Keterangan No. 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 tentang Penyetaraan Ijazah Gibran Rakabuming Raka.
- Status Akhir: Gugatan dinyatakan gugur secara hukum menyusul pencabutan objek sengketa oleh kementerian terkait.
(ham)
