PERSOALAN siswa yang tidak tertampung dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) memang selalu menjadi persoalan utama tiap tahunnya di Batam. Wali Kota Batam, Muhammad Rudi tampaknya masih belum menemukan solusi terbaik. Ia masih berkeliling ke sekolah-sekolah negeri di Batam untuk menampung masukan dari para wali murid dan guru. Sekitar 30-40 persen calon siswa memang masih belum tertampung lewat PPDB online.
Terakhir, ia bertemu dengan orang tua calon siswa yang belum tertampung secara online di SMPN 9, Rabu (6/6). Disana, ia menampung aspirasi dari wali murid yang anaknya belum tertampung di SMPN 9, SMPN 38 dan SMPN 47.
Selanjutnya, di SMPN 40 Tanjung Piayu, Rudi berdiskusi dengan wali murid yang anaknya belum tertampung di SMPN 16, SMPN 40 dan SMPN 53.
“Bapak ibu tidak usah khawatir, pasti akan ada jalan keluar terbaik bagi anak-anak kita ini,” katanya.
Menurut Rudi, pendidikan merupakan prioritas utama. Saat ini pihaknya masih menunggu laporan dari setiap kepala sekolah negeri. Sehingga dengan demikian diharapkan dapat segera ada solusi.
“Masukan bapak dan ibu kepala sekolah nanti akan menjadi masukan dan pertimbangan kami juga,” katanya lagi.
Rudi menjelaskan Indonesia termasuk Kota Batam akan memasuki bonus demografi dan bertekat menjadikan indonesia emas pada 2045 mendatang. Itu sebabnya pendidikan harus menjadi prioritas utama paparnya.
“Saya tak mau dengar lagi ada anak yang tidak sekolah. Pendidikan itu sangat penting untuk masa depan kita semua,” paparnya.
Ia mengungkapkan bahwa sekitar 30-40 persen calon siswa yang mendaftar melalui online tidak diterima. Persoalan ini terjadi karena daya tampung sekolah negeri terbatas.
Rudi berharap kepada wali murid yang mampu agar menyekolahkan anaknya di swasta. Namun, bagi yang tidak mampu, ia akan mencari solusinya. Salah satu solusi yang terpikirkan yakni menambah daya tampung dan pembelajaran double shift agar seluruh calon siswa dapat tertampung.
“Anak- anak Indonesia, Batam khususnya, harus hebat semua karena mereka akan memimpin negeri ini, kalau begitu adanya maka semua wajib sekolah, supaya wajib sekolah kita ambil kebijakan tampung semua,” ujar dia (leo).
