Hubungi kami di

Uang

Sektor Properti Jadi Penyumbang Terbesar PAD Batam Hingga Oktober 2022

Terbit

|

Kepala Bapenda Batam, Raja Azmansyah. F. rifki/gowest.id

PERTUMBUHAN sektor properti di Batam sangat manjur untuk mengerek pendapatan asli daerah (PAD) Batam. Berdasarkan data dari Badan Pendatapan Daerah (Bapenda) Batam, sektor properti berkontribusi sebesar 50 persen terhadap penerimaan PAD Batam hingga Oktober 2022.

“Kondisi pendapatan daerah cukup bagus di tahun ini, terdampak dari kebangkitan ekonomi. Dari sisi PAD, tahun ini lampaui tahun 2019. Sebelum pandemi itu diatas Rp 969 miliar. Sekarang hingga Oktober 2022, PAD sudah berada di angka Rp 864 miliar,” kata Kepala Bapenda Batam, Raja Azmansyah, Selasa (8/11) di kantornya.

Ia mengaku optimis hingga akhir tahun, PAD Batam akan mencapai lebih dari Rp 1 triliun. “Ini merupakan peningkatan. Dulu kami yakin di 2020 dapat Rp 1 triliun, tapi amblas karena Covid-19. Lalu di 2021, PAD hanya Rp 767 miliar. Tahun ini sudah di Rp 864 miliar. Insya Allah akan kita dapatkan (Rp 1 triliun),” paparnya.

Raja kemudian memaparkan bahwa penyumbang terbesar berasal dari sektor properti, yakni pajak dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

BACA JUGA :  Kestabilan Ekspor Dorong Peningkatan Bea Keluar

“Pendapatan kita dari properti ada 2, yakni BPHTB dan PBB. Pendapatan dari BPHTB per Oktober 2022 itu sebesar Rp 280 miliar dan sudah lampaui 2021 sebesar Rp 267 miliar. Dan sekarang masih ada sisa 2 bulan lagi, kami yakin Rp 300 miliar akan terlampaui,” ungkapnya.

Menurut Raja, capaian dari BPHTB merupakan rekor tertinggi sejak pajak dari sektor ini dipegang oleh Pemerintah Kota (Pemko) Batam.

Sementara itu, untuk PAD dari PBB sebesar Rp 200 miliar hingga Oktober 2022. Nilainya sedikit lebih besar PBB di 2021 yang mencapai Rp 197 miliar.

“Kita telah melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan PAD. Misal relaksasi PBB yang berakhir 31 Oktober kemarin, dimana ada pengurangan pokok dan penghapusan denda,” jelasnya.

Selain itu, Pemko Batam juga memiliki program pengurangan pokok BPHTB untuk program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

“Disini, Wali Kota sepakati keringanan 50 persen dari nilai BPHTB terutang. Tujuannya agar memudahkan masyarakat mendapatkan sertifikat, sehingga menjadi bankable dan bisa digunakan untuk kegiatan produktif,” katanya.

BACA JUGA :  Peran Rokok dalam Kaitannya Sebagai Indikator Garis Kemiskinan

Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Real Estate Indonesia (REI) Batam, Achyar Arfan melihat sektor penjualan properti saat ini memang sedang bergairah.

“Tahun ini menunjukkan ekonomi mengalami kenaikan. Realisasi Kredit Pemilikan Rumah lebih banyak dibanding 2021. Kemampuan daya beli masyarakat mulai meningkat, sehingga produk-produk kami terserap,” jelasnya.

Achyar juga melihat pembangunan gedung high rise seperti apartemen terus berlanjut, bahkan ada beberapa yang mau serah terima.

“Jadi mereka cepat-cepat ambil KPR, bank pun setuju. Ini sinyal-sinyal positif,” jelasnya.

Di sisi lain, belanja modal infrastruktur yang terus digelontorkan, baik itu dari Pemerintah Kota (Pemko) Batam maupun Badan Pengusahaan (BP) Batam juga sangat mendukung pertumbuhan properti.

“Ada beberapa komitmen yang sudah diteken, misalnya soal Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kesehatan dan pengembangan Bandara Hang Nadim oleh konsorsiun Angkasa Pura. Mudah-mudahan segera terealisasi, sehingga pergerakan Batam terus menuju arah lebih baik,” jelasnya (leo).

Advertisement
Berikan Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Sebaran

Facebook

id
enid

id
enid