Hubungi kami di

Khas

Seleksi Sekda Kepri ; Prosedural Tapi Minim Transparansi

Terbit

|

Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Ali Haji Tanjungpinang, Zamzami A Karim. Foto: @Ist.

PROSES pemilihan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepri tidak memunculkan satupun pejabat Batam dalam daftar rekomendasi dari Panitia Seleksi (Pansel) Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (JPTM) Provinsi Kepri.

Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Ali Haji Tanjungpinang, Zamzami A Karim mengatakan proses pemilihan Sekda, prosedurnya sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Meski dianggap prosedural, tapi dalam perjalanannya dianggap minim transparansi.

“Prosesnya sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah dan keputusan Menpan RB tentang pengangkatan Sekda,” kata Zamzami, Selasa (12/10).

Ia melihat wacana yang berkembang di tengah masyarakat, mengarah pada adanya dugaan bahwa Gubernur Kepri, Ansar Ahmad memilih orang terdekatnya sebagai calon Sekda.

“Kebetulan yang lolos itu orang terdekat, tapi orang Batam satupun tidak lolos. Ini hasil pilihan pansel, bukan Ansar. Hanya memang publik perlu tahu juga proses seleksi dari Pansel, sehingga jelas semuanya,” ujarnya lagi.

Untuk proses pemilihan Sekda tahun ini, Zamzami mengakui lebih berwarna. Karena, selain dari Batam dan Bintan, juga ada calon dari kabupaten lain.

Berbeda seperti sebelumnya, saat Nurdin Basirun menjabat sebagai Gubernur, aroma Karimun sangat terasa dalam prosesnya. Dan ujungnya, Sekda Karimun, TS Arif Fadillah melenggang menjadi Sekda Kepri.

Zamzami menceritakan bahwa ia pernah menjadi Pansel JPTM di 2016 lalu. Saat itu, tahapan demi tahapan dipublikasi lewat media. Sehingga, jika ada pihak yang keberatan atas putusan Pansel bisa mengajukan gugatan.

“Kita tidak melihat transparansi dalam tiap tahapan seleksi itu. Mulai dari seleksi administrasi, assestment, wawancara terhadap karya tulis yang melihat kemampuannya menulis dan menjabarkan bagaimana jabatannnya dalam bentuk tulisan. Lalu proses wawancara langsung. Baru setelah itu dijalankan, maka Pansel serahkan tiga nama ke Gubernur sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK),” terangnya lagi.

BACA JUGA :  Isdianto : "Welcome To Bintan Island"

Dalam ketentuan baru, sebelum disahkan Gubernur, maka Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan mengevaluasi kembali, apakah prosesnya sudah berjalan sesuai prosedur.

“Saya rasa di Kemendagri tidak ada masalah, karena salah seorang Panselnya dari Kemendagri. Prosesnya seperti akan berjalan mulus sampai tiga nama calon Sekda ke tangan PPK. Lalu Ansar akan pilih diantara tiga nama,” jelasnya.

Dari tiga nama yang menjadi calon Sekda yakni, Adi Prihantara (Sekda Kabupaten Bintan), Sardison (Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kepri, serta Misni (Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak), Zamzami menilai bahwa nama pertama merupakan kandidat terkuat menjadi Sekda.

“Memilih pejabat Sekda merupakan hak dari Gubernur. Saat ini kondisinya terlihat diademkan, menunggu reaksi dari Batam,” jelasnya.

Konstelasi politik memang tercium kuat dari proses pemilihan Sekda ini. Karena sebelumnya, sempat viral beberapa waktu lalu, mengenai janji politik antara Ansar dan Wakil Gubernur, Marlin Agustina terkait bagi-bagi jabatan, termasuk jabatan Sekda. Pihak dari Batam berharap bahwa pejabat Batam dapat duduk di kursi tersebut.

Tapi melihat sejarah Sekda Kepri, maka Gubernur memang selalu memilih orang terdekatnya untuk duduk di jabatan tersebut.

“Kalau Sekda mungkin ya sabar, nanti kan ada jabatan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Beberapa OPD masih belum diketahui kepalanya,” jelasnya.

BACA JUGA :  Boyong Istri dan Koki Pribadi

Sementara itu, Ketika dikonfirmasi, Gubernur Kepri, Ansar Ahmad mengatakan bahwa keputusan tersebut merupakan hasil yang telah dirumuskan oleh tim independen panitia seleksi.

“Mengenai Sekda, masih proses. Kita tunggu saja hasilnya. Prosesnya nanti dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) lalu ke Presiden,” ujar Gubernur Kepri, Ansar Ahmad.

Menurut Ansar, proses penilaian untuk posisi jabatan Sekda merupakan wewenang dari tim independen, yakni Panitia Seleksi (Pansel) Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (JPTM) yang terdiri dari berbagai stakeholder, seperti pemerintah, akademisi dan lain-lain.

“Sedang dalam proses penilaian. Kita serahkan ke tim independen. Sama sekali tidak ada intervensi,” tegasnya.

Sebelumnya, tidak ada nama pejabat dari Pemerintah Kota (Pemko) Batam dalam daftar rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panitia Seleksi (Pansel) Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (JPTM) Provinsi Kepri untuk posisi Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepri.

Adapun mereka yang mendapatkan rekomendasi adalah Adi Prihantara, Sardison, dan Misni.

Lewat pengumuman Nomor: 04/PANSEL-JPTM/KEPRI/2021 tentang Hasil Akhir Seleksi Terbuka JPTM Provinsi Kepri tertanggal 8 Oktober 2021, Pansel memutuskan tiga nama yang dinilai memenuhi kriteria untuk dipilih menjadi Sekda Provinsi Kepri definitif.

Nama pertama adalah Adi Prihantara yang merupakan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bintan. Sedangkan dua nama lainnya berasal dari pejabat internal Pemprov Kepri. Mereka adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil (DPMD Dukcapil) Provinsi Kepri, Sardison, dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Misni.

*(rky/GoWest)

Teruskan Membaca
Advertisement
Berikan Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Sebaran

Facebook