PENAHANAN Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa menjadi pemicu partai itu untuk semakin menjauh dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan beralih ke jalur oposisi, kata pengamat.
Hasto ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka sejak 23 Desember atas dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam kasus yang melibatkan buronan Harun Masiku. PDI Perjuangan menilai langkah KPK ini bermuatan politis karena dinilai mengganggu stabilitas partai menjelang kongres pada April 2025.
“Penahanan ini perkara biasa dalam hukum, apalagi HK (Hasto Kristianto) sudah jadi tersangka. Tapi dalam politik bisa jadi luar biasa, apalagi di PDI Perjuangan karena Sekjen sering dianggap perpanjangan tangan ketua umum,” kata Agung Baskara, pengamat dari lembaga think tank Trias Politica, Jumat (21/2).
Selain Hasto, ada beberapa kader penting PDI Perjuangan yang juga terseret kasus hukum. Di antaranya, mantan Ketua DPP Yasonna Laoly yang dikaitkan dengan kasus Harun Masiku dan Basuki ‘’Ahok’’ Tjahaja Purnama dalam skandal korupsi pengadaan gas alam cair (LNG) di Pertamina.
“Ini sinyal bagi PDI Perjuangan agar lebih berhati-hati dalam merespons tiap kasus hukum yang mengemuka karena bisa menggerus citra positif partai,” ujar Agung.
Tak lama setelah KPK menahan Hasto, Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mengeluarkan instruksi tegas. Ia meminta seluruh kader partai yang menjabat sebagai kepala daerah untuk menunda keikutsertaan dalam pembekalan kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah, yang berlangsung 21-28 Februari.
Pembekalan ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat koordinasi pemerintahan daerah.
“Diinstruksikan kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21 – 28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” tulis Megawati.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan Kamis bahwa pemerintah tidak intervensi dalam kasus Hasto.
”Kita menghormati KPK sebagai suatu lembaga negara penegak hukum yang secara independen menegakkan hukum,” kata Yusril. ”Kita hormati keputusan yang diambil oleh KPK.Jadi kepada orang yang ditahan oleh KPK, kita hormati juga hak-haknya untuk melakukan pembelaan.”
Pengamat politik Universitas Jenderal Soedirman, Luthfi Makhasin, menilai instruksi Megawati ini sebagai sinyal semakin bertambahnya jarak PDI Perjuangan dengan pemerintahan Prabowo.
“Instruksi Megawati pada para kepala daerah untuk tidak hadir dalam retret di Magelang bisa jadi simbol sikap oposisi pada pemerintah,” ujar Luthfi.
Namun, menurutnya, perlu dilihat langkah politik selanjutnya. Jika sikap ini berlanjut dalam kebijakan fraksi PDI Perjuangan di DPR, maka bisa dipastikan partai ini akan benar-benar menjauh dari kekuasaan. Sebaliknya, jika hanya reaksi sesaat, maka ini lebih bersifat simbolik.
Meski PDI Perjuangan memiliki perolehan suara signifikan, langkah oposisi kemungkinan tidak akan terlalu berpengaruh terhadap kekuatan politik Prabowo di parlemen. Pasalnya, mayoritas kursi DPR dikuasai oleh partai-partai pendukung pemerintah.
Namun, dampaknya bisa terasa pada stabilitas pemerintahan. PDI Perjuangan berpotensi menjadi corong utama kritik masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, terutama yang dianggap merugikan rakyat.
Pengamat politik Universitas Multimedia Nusantara, Ambang Priyonggo, menilai boikot kader PDI Perjuangan dalam acara di Magelang bisa menyulitkan koordinasi pemerintahan Prabowo karena ada delapan gubernur dan lebih dari 40 wali kota serta bupati yang berafiliasi dengan partai itu.
Ketidakhadiran mereka dalam pembekalan ini bisa menyulitkan Prabowo dalam menggalang dukungan di daerah, ujar Ambang.
“Banyak program Presiden Prabowo yang membutuhkan koordinasi kuat di daerah. Kejadian ini implikasinya ke arah konsolidasi PDIP sebagai oposisi kemungkinan bakal menguat,” ujar dia.
Selain itu, penahanan Hasto juga bisa memperkecil peluang rekonsiliasi antara Megawati dan Prabowo. Padahal, komunikasi politik antara keduanya sempat dinilai sebagai peluang untuk mendekatkan PDI Perjuangan ke pemerintahan.
Pizaro Gozali Idrus di Jakarta berkontribusi dalam laporan ini.
