KEPUTUSAN Indonesia untuk bersikap tegas terhadap Apple Inc. dengan melarang penjualan iPhone 16 karena tidak memenuhi persyaratan komponen lokal, memicu perdebatan di kalangan analis. Banyak yang khawatir langkah ini dapat menjauhkan investor asing, tetapi Jakarta tampaknya akan berada di pihak yang mengambil keuntungan.
MENTERI Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM RI Rosan Roeslani mengatakan raksasa teknologi Amerika itu kini telah menawarkan investasi US$1 miliar atau sekitar Rp 15,9 triliun dan bahwa ia berharap untuk menandatanganinya dan mengirimkannya ke Kementerian Perindustrian minggu ini demikian laporan media.
“Saya akan mendapatkan pernyataan secara tertulis. Saya minta dari mereka
investasi sebesar US$ 1 miliar untuk tahap pertama. Mudah-mudahan, dalam waktu satu minggu ini, saya sudah bisa mendapatkan komitmen ini yang akan saya serahkan kepada Kementerian Perindustrian,” kata Menteri Rosan Roeslani kepada DPR pada Selasa (3/12).
Jika terealisasi, investasi ini akan menjadi 10 kali lipat lebih besar dibandingkan tawaran Apple sebelumnya sebesar US$ 100 juta. Tawaran pertama Apple bahkan lebih kecil, yakni hanya US$ 10 juta.
Jakarta menolak kedua tawaran sebelumnya itu.
Rosan mengatakan kepada anggota parlemen bahwa ia berharap investasi perusahaan di Silicon Valley itu akan menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan menjadikan Indonesia pemain kunci dalam rantai nilai global raksasa teknologi itu.
“Terus terang, investasi mereka masih kecil, sangat kecil. Perlu lebih besar lagi,” katanya, seraya menambahkan bahwa Apple sangat diuntungkan dengan aksesnya ke pasar Indonesia.
“Kami ingin ada keadilan,” kata Rosan di hadapan anggota parlemen. Ia mengatakan bahwa Apple telah mendapatkan keuntungan di Indonesia, oleh karena itu mereka harus berinvestasi dan harus menciptakan lapangan kerja juga.
Indonesia telah melarang penjualan iPhone 16, yang diluncurkan secara global pada 20 September, dengan mengatakan bahwa Apple tidak memenuhi persyaratan tahun 2017, yang mengamanatkan bahwa 40% ponsel pintar yang dijual di Indonesia harus menggunakan komponen yang bersumber dari dalam negeri.
Kebijakan ini dirancang untuk mendorong manufaktur domestik dan mengurangi ketergantungan pada impor. Namun, implementasinya selama ini tidak merata, sehingga beberapa perusahaan global seperti Apple dapat menghindari kepatuhan melalui berbagai celah.
Di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang dilantik pada 20 Oktober, kebijakan ini mendapatkan momentum baru. Pemerintah melihat kebijakan ini sebagai alat untuk menciptakan lapangan kerja, memperkuat rantai pasok, dan mengurangi defisit perdagangan Indonesia.
Apple tidak menanggapi permintaan komentar dari BenarNew
Langkah yang sudah lama ditunggu
ARYO Meidianto Aji, konsultan senior dan analis pasar ponsel pintar di Reasense Research, mengatakan pendekatan tegas pemerintah terhadap raksasa teknologi itu sudah lama tertunda. Dia berbicara kepada BenarNews sebelum Rosan mengumumkan mengenai tawaran Apple senilai US$1 miliar.
“Langkah ini adalah langkah yang telah kami tunggu-tunggu,” kata Aryo kepada BenarNews, mengacu pada larangan dan penolakan pemerintah.
“Selama bertahun-tahun, pemerintah tidak konsisten dalam menangani Apple.”
Sementara Samsung dan Oppo memiliki operasi perakitan lokal, Apple memilih kemitraan perangkat lunak dengan perusahaan dalam negeri. Pendekatan ini dianggap memadai di bawah pemerintahan Jokowi tetapi dinilai tidak cukup oleh pemerintahan Prabowo.
Aryo juga menyoroti ketergantungan Apple pada distributor resmi daripada manufaktur langsung, yang membuat kepatuhan menjadi lebih rumit.
“Distributor bukanlah produsen atau pemilik merek. Aneh rasanya mengharapkan mereka memenuhi persyaratan teknis seperti pengujian jaringan 5G,” kata Aryo kepada BenarNews.
Ia mengkritik kontribusi Apple yang minimal dalam memenuhi persyaratan komponen lokal.
“Inisiatif produksi lokal mereka – seperti merakit charger atau headset – hanya menyumbang 0,3% dari ambang batas 70% yang diwajibkan,” kata Aryo.
“Ini membingungkan. Ketika Apple mengumumkan investasi dalam bentuk pabrik atau fasilitas, mereka sering kali gagal memenuhi komitmen yang belum terpenuhi dari perjanjian sebelumnya.”
Sebaliknya, Samsung dari Korea Selatan dan Xiaomi dari China masing-masing telah menginvestasikan Rp 8 triliun dan Rp 5,5 triliun untuk manufaktur di Indonesia, menurut Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.
Harapan untuk kontribusi yang adil
STRATEGI Apple sejauh ini melibatkan investasi lebih dari Rp 1 triliun setiap tahun, dengan kenaikan 30% setiap tahunnya. Namun, perusahaan itu belum memenuhi target 2023 sebesar Rp 1,71 triliun, yang menjadi alasan Indonesia menolak tawaran investasi kedua Apple senilai USD 100 juta, termasuk rencana pembangunan pabrik komponen dan aksesori.
Dengan pangsa pasar sekitar 3% di Indonesia, Apple tertinggal jauh dibandingkan pesaingnya seperti Oppo, Samsung, Vivo, dan Xiaomi. Namun, di segmen premium, iPhone mendominasi dengan pangsa pasar 60%.
Oppo, produsen ponsel pintar asal Tiongkok, memegang pangsa pasar terbesar pada tahun 2023, menguasai sekitar 19% pangsa pasar, diikuti oleh Samsung dengan sekitar 17%, menurut Counterpoint, perusahaan riset pasar teknologi.
Vivo dan Xiaomi, keduanya merek Tiongkok, masing-masing menguasai sekitar 16% dan 15%.
Bagi Apple, ketidakpatuhan terhadap aturan ini dapat berarti kehilangan pijakan di salah satu negara dengan ekonomi terbesar dan dengan pertumbuhan tercepat di Asia Tenggara, di mana kelas menengah yang berkembang pesat mendorong penjualan ponsel pintar.
Tuntutan Indonesia muncul saat Apple meningkatkan fasilitas produksi di negara-negara tetangga seperti Vietnam dan India untuk mendiversifikasi rantai pasokannya.
Kehadiran Apple di Indonesia hanya terbatas pada penjualan dan pemasaran, dan Kementerian Investasi menyarankan bahwa membangun pabrik akan menghilangkan kebutuhan untuk sering bernegosiasi tentang investasi.
Beberapa analis memperingatkan, meskipun demikian, bahwa tindakan proteksionis yang berlebihan dapat menyebabkan inefisiensi dan membuat bisnis domestik kehilangan motivasi untuk berinovasi.
Hasran, seorang peneliti di Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), mengatakan persyaratan komponen lokal terkadang dapat memaksa bisnis untuk memprioritaskan bahan domestik yang lebih mahal daripada impor yang lebih terjangkau.
“Hal ini pada akhirnya menaikkan harga produk. Untuk menghasilkan produk yang kompetitif, industri memerlukan fleksibilitas dalam mencari input berkualitas tinggi dan hemat biaya,” kata Hasran kepada BenarNews.
“[Selain itu], ketika perusahaan lokal merasa terlindungi, mereka mungkin kehilangan motivasi untuk berinovasi atau bersaing secara global.”
Ismira Lutfia Tisnadibrata di Jakarta berkontribusi pada laporan ini.
