TIGA Badan Pengusahaan (BP) Kawasan di Provinsi Kepri rencananya akan diintegrasikan.
Demikian penegasan Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi Kemenko Perekonomian Elen Setiaji dilansir dari BatamNow.com, Sabtu (16/01).
“Hanya pengintegrasian 3 BP menjadi 1 BP saja,” tulis Elen sesuai dengan yang tertera dalam soft copy dokumen pokok-pokok hasil pembahasan RPP tentang Peraturan Pelaksanan UU KPBPB.
RPP yang disiapkan ini sebagai implementasi dari Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker).
Dalam pokok-pokok hasil pembahasan RPP itu dijelaskan, pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) akan disatukan menjadi tunggal.
Tujuannya agar daya saing kawasan ini ke depan berjalan lebih efektif, yakni dengan cara pengintegrasian KPBPB Batam, Bintan dan Karimun (BBK).
Dijelaskan di notulen pembahasan RPP itu, skenario pengintegrasian itu diawali dari Dewan Kawasan (DK).
DK ini akan diintegrasikan paling lambat 6 bulan setelah RPP menjadi Peraturan Pemerintah (PP).
Kabar soal masa tugas BP Batam berakhir 2024.
Kemudian direncanakan pengintegrasian BP Batam, Bintan dan Karimun. Dilakukan secara bertahap.
Itu pun paling lambat setelah berakhirnya jabatan Ketua, Wakil Ketua dan anggota BP Batam, BP Bintan, dan BP Karimun, pada Tahun 2024.
Landasan pengintegrasian ketiga KPBPB ini memang sudah diatur dalam draft RPP, meski masih dengan 2 opsi. Pada Bab II Kelembagaan pasal 4, ayat (1) Presiden menetapkan Dewan Kawasan untuk setiap KPBPB atau gabungan dari beberapa KPBPB.
Pada ayat (2), DK diketuai oleh menteri yang mengordinasikan urusan pemerintahan di bidang perekonomian dan beranggotakan menteri, kepala lembaga dan kepala daerah.
Demikian juga untuk membentuk Badan Pengusahaan (BP) KPBPB, bisa untuk setiap KPBPB atau digabung.
Sementara Kepala dan anggota BP diangkat oleh DK.
Demi efisiensi, tulis Elen, pengelolaan oleh BP baru tidak menambah bebas biaya atau menaikkan biaya yang saat ini berlaku.
(*)
Sumber : Batam Now
