KEMENTRIAN Perhubungan (Kemenhub) sedang menggodok tarif baru dan regulasi diskon ojek online (ojol). Peraturan ini diperkirakan rampung dalam dua minggu, sehingga bisa mulai berlaku akhir Juni 2019.
Setelah tarif baru sesuai Keputusan Menteri Nomor KP 348 tahun 2019 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat yang dilakukan dengan Aplikasi mulai berlaku, Kemenhub melakukan survei.
Hasilnya dievaluasi, kemudian muncul lah pembahasan tarif ojol baru.
“Kemarin ada tiga skema, sesuai, diturunkan atau dinaikkan. Dari hasil survei itu ada yang sesuai, ada yang mungkin diturunkan, ada juga yang terlampau besar, terutama yang jarak pendek, yang empat kilometer terlalu besar,” ujar Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi di Gedung Kemenhub, Senin (10/6).
Dengan aturan tarif baru, ongkos naik ojol jarak pendek di wilayah Jabodetabek akan jadi lebih murah. Saat ini, tarif ada pada kisaran Rp8 ribu hingga Rp10 ribu untuk 4 kilometer pertama.
Tarif per kilometer juga akan turun. Namun, angkanya tak signifikan. “Kayaknya turun sedikit (untuk yang per kilometer) tetapi cuma hitungan Rp50,” imbuhnya.
Budi mengungkap, perubahan tarif akan berlaku akhir Juni. “Aturan (diskon ojol) minggu ini mau di bahas, kan butuh ke Kemkumham butuh harmonisasi, 1 minggu sampai 2 minggu ke depan. Akhir Juni sudah selesai,” jelasnya.
Perlu diketahui, per 1 Mei 2019, tarif baru ojol dibagi ke dalam tiga zona. Zona I, Jawa (non-Jabodetabek), Sumatra dan Bali, tarif bawahnya Rp1.850 per kilometer (km), tarif batas atas Rp2.300 per km.
Zona II khusus Jabodetabek, tarif batas bawah Rp2 ribu per km, batas atas Rp2.500 per km.
Zona III mencakup Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Kemenhub mematok batas bawah Rp2.100 per km, dan batas atas Rp2.600 per km.
Selain perubahan tarif, Kemenhub juga sedang merevisi dua regulasi transportasi daring. Pertama soal sanksi perusahaan penyedia jasa aplikasi ojol yang tak patuh regulasi. Kedua, aturan soal diskon dan promo.
Revisi regulasi ini, menurut Menhub, Budi karya Sumadi diperlukan. Idealnya, ada persaingan sehat sehingga tercipta keberlanjutan, bukan saling mematikan.
“Itu yang kita ingin tidak terjadi. Oleh karenanya kita sedang merancang suatu Permen (peraturan menteri) atau surat edaran yang melarang diskon,” kata Budi Karya di Kantor Kemenhub, Senin (10/6).
Saat ini, Menteri Budi menjelaskan, aplikator sudah tidak memberi diskon tarif secara langsung. Diskon hanya diberikan oleh mitra aplikator penyedia jasa pembayaran elektronik seperti OVO dan Go-Pay.
Jika perang diskon terus dilanjutkan, Kemenhub khawatir ini akan memicu persaingan tidak sehat. “Logikanya kan kita ingin dua-duanya hidup supaya terjadi kompetisi. Untuk mencapai itu ada dua yang harus kita lakukan, yakni equality (kesetaraan), perlakuan sama terhadap dua [operator] ini dan equilibrium, harga sesuai keinginan aplikator, pengemudi dan pengguna. Makanya kita atur, tidak ada diskon-diskon yang bakar duit oleh satu pihak tertentu supaya dia tetap equal,” tegas Budi Karya.
Saat ini pihaknya masih merumuskan formulasi promo dan diskon transportasi daring. “Apakah boleh atau tidak boleh sama sekali,” tambahnya.
Di sisi lain, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melihat adanya kecenderungan predatory pricing oleh para aplikator transportasi daring. Mereka menjual produk atau layanan semurah mungkin demi mengalahkan pesaing, juga menghambat masuknya pemain baru.
“Selama ini mereka mantau tapi belum sampai ke sana. Saya bilang sebenarnya sudah terjadi predatory pricing, maka saya minta ke divisi penegakan hukum segera bergerak,” tukas Kurnia, Senin (10/6/).
Untuk menetapkan regulasi baru soal diskon transportasi daring, Kemenhub akan memanggil beberapa pihak terkait.
“Ya semuanya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), KPPU akan saya undang semua. Saya kira kemarin kita sudah komunikasi dengan KPPU, mereka juga mengatakan kalau predatory pricing memang cenderung karena itu persaingan usaha dan mematikan yang lain,” pungkas Dirjen Budi.
Sumber : Kontan / Detik / Suara / CNBC Indonesia / Kumparan / Beritagar
