DINAS Pendidikan (Disdik) Kota Batam sedang mengevaluasi tiga lokasi potensial untuk mendirikan Sekolah Rakyat, yang bertujuan memberikan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Kepala Disdik Batam, Tri Wahyu Rubianto, mengungkapkan bahwa lahan yang dipilih harus memiliki luas minimal lima hektar untuk mendukung konsep pendidikan yang mencakup asrama.
“Ketiga lokasi yang kami kaji saat ini terletak di Nongsa, Setokok, dan Tanjung Banun. Namun, keputusan akhir mengenai pembangunan belum dapat dipastikan tahun ini,” jelasnya, Senin (21/4/2025).
Sekolah Rakyat tidak hanya menawarkan pendidikan formal, tetapi juga menyediakan asrama, pengasuhan, dan pemenuhan kebutuhan gizi bagi siswa.
“Konsep ini mirip dengan boarding school, di mana pemerintah menanggung biaya pendidikan, memberikan akomodasi yang layak, serta memastikan siswa mendapatkan gizi yang cukup dan pengasuhan dari tim khusus,” tambah Tri.
Dari segi lokasi, area di Nongsa menjadi pilihan pertama, sementara Setokok perlu penyesuaian dengan rencana pengembangan kawasan Eco City. Alternatif ketiga, Tanjung Banun, direncanakan untuk anak-anak yang terdampak pembangunan Rempang Eco City.
“Saat ini, lokasi di Tanjung Banun sedang disiapkan untuk sekolah reguler. Jika ingin mengintegrasikannya dalam konsep Sekolah Rakyat, akan diperlukan persiapan yang lebih matang,” ujarnya.
Tri juga mencatat bahwa untuk mendukung operasional sekolah ini, tenaga pendidik akan direkrut dari program Guru Penggerak.
“Kami masih menghadapi kekurangan tenaga pengajar, terutama di sekolah reguler, dan rekrutmen baru terhambat oleh moratorium sesuai UU No. 20 Tahun 2023. Oleh karena itu, setiap langkah harus dipertimbangkan dengan seksama,” jelasnya.
Sekolah Rakyat direncanakan untuk jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK.
“Lahan untuk SD dibutuhkan sekitar 2.000 hingga 3.000 meter persegi, SMP sekitar 6.000 meter persegi, dan SMA memerlukan sekitar 10.000 meter persegi. Sedangkan untuk SMK, lahan yang dibutuhkan lebih luas, minimal 2 hingga 3 hektare,” tambah Tri.
Ia menegaskan bahwa realisasi pembangunan sekolah ini juga bergantung pada kesepakatan dengan Pemerintah Provinsi Kepri, karena program Sekolah Rakyat merupakan bagian dari usulan yang sedang dibahas.
“Kami tidak ingin terburu-buru. Fokus utama kami adalah memastikan setiap anak di Batam mendapatkan akses pendidikan yang layak,” tutupnya.
(sus)
