Hubungi kami di

Ini Batam

Tim Saber Pungli Batam Mulai Turun Sosialisasi

nien bagaskara

Terbit

|

TIM sapu bersih pungutan liar (saber pungli) Kota Batam mulai melakukan sosialisasi ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Ketua tim saber pungli Batam, Agussahiman mengatakan tim dibagi lagi menjadi tiga kelompok.

Tujuannya agar pengawasan lebih baik dan menyeluruh.

“Kalau cuma satu terlalu luas, maka kita bagi tiga kelompok. Tiap kelompok koordinatornya Asisten,” kata Sekretaris Daerah Kota Batam, Agussahiman dikutip dari mediacenter.batam.go.id

Sementara Koordinator Saber Pungli II Batam, Gintoyono Batong mengatakan seminggu setelah dikeluarkan SK, tim saber langsung turun ke SKPD untuk mensosialisasikan Instruksi Mendagri Nomor: 180/3935/ SJ tentang pengawasan pungli.

Kelompok II ini terdiri dari lima orang, dengan anggotanya yaitu inspektorat pembantu, BKD, Bagian Hukum, dan Satpol PP. Kelompok II diberi tugas membina Dinas Pendidikan (Disdik), BPM PTSP, Dinas Tata Kota, Kecamatan Batam Kota, Bengkong, Bulang, dan Sei Beduk.

“Kami langsung buat jadwal. Saya langsung start dari Disdik. Setelah itu kami ke Sei Beduk. Camat, seluruh lurah, termasuk Puskesmas kita sosialisasikan instruksi Mendagri ini,” katanya.

Adapun isi instruksi Mendagri ini adalah mengawasi unit kerja terutama bidang pelayanan. Seperti perizinan, hibah dan bantuan sosial, kepegawaian dengan fokus mutasi pegawai, kenaikan pangkat, promosi jabatan, serta pemotongan gaji guru, tenaga kesehatan, dan pegawai tidak tetap.

Kemudian di bidang pendidikan, dana desa, pelayanan publik dengan fokus penyaluran beras miskin, pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil, pelayanan di bidang kesehatan dan pendidikan, dan pelayanan pada Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT).

“Kalau raskin kita memang sudah tidak salurkan lagi, jadi tidak menjadi fokus kita. Dana desa juga kita tidak ada,” ujarnya.

Fokus lainnya yang masuk dalam instruksi Mendagri yaitu pengawasan pada pengadaan barang dan jasa, dan kegiatan lainnya yang mempunyai resiko penyimpangan.

“Kalau setelah sosialisasi terdapat perlakuan, tak ada ampun lagi,” kata Gintoyono. ***

Teruskan Membaca
Advertisement
Berikan Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Sebaran

Facebook