UNTUK meningkatkan daya saing dengan Special Economic Zone (SEZ) Johor yang digarap oleh Malaysia dan Singapura, pemerintah bakal mengevaluasi pemberian fasilitas fiskal di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batam.
Rencana langkah strategis yang dilakukan oleh pemerintah tersebut disampaikan oleh Sekretaris Kemenko Perekonomian RI, Susiwijono Moegiarso kepada sejumlah wartawan di Jakarta.
“Kita harus compete dengan SEZ yang baru. Kita harus desain ulang (KEK) Batam lagi supaya kompetitif,” ujar Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Kamis (25/7).
Evaluasi fiskal yang bakal dilakukan di antaranya ialah terkait insentif tax holiday, tax allowance yang akan diberikan dan diberlakukan di KEK Batam.
Itu juga terkait dengan persoalan non fiskal seperti permasalahan visa, hingga tenaga kerja asing yang bekerja di KEK Batam.
Evaluasi itu juga sedianya berangkat dari masukan yang diberikan oleh penanam modal kepada pemerintah.
Susiwijono memastikan, masukan itu akan menjadi pertimbangan bagi pemerintah dalam mengevaluasi kebijakan untuk KEK Batam. Apalagi saat ini para penanam modal tengah banyak menaruh perhatian di kawasan tersebut.
“Sebenarnya di KEK itu sudah kita istimewakan semuanya, perlakuannya khusus di situ. Karena KEK itu kan ultimate facility kita. Jadi memang fasilitas utama kita dorong semua di KEK, tapi ternyata itu saja tidak cukup, ternyata ada faktor lain di luar itu,” jelasnya.
“Contoh, mereka (investor) membandingkan tarif listrik dan tarif air yang di Batam, kita harus hitung ulang, karena kalau tidak, ya kita tidak kompetitif lagi,” tambah Susi.
Sebelumnya, Sekretaris Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Zulkarnaen Koto melakukan kunjungan ke Badan Pengusahaan (BP) Batam beberapa hari lalu.
Kunjungan dilakukan untuk menggali lebih dalam secara faktual tentang kendala yang dihadapi BP Batam dan pelaku usaha sebagai bagian dari upaya pembuatan kajian penyederhanaan perizinan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) dan KEK di Batam.
“Melalui pertemuan ini, kami ingin BP Batam dan pelaku usaha yang hadir untuk dapat menyampaikan kendala yang terjadi di lapangan sehingga memudahkan kami untuk menyusun kajian kepada Bapak Presiden RI,” kata Zulkarnaen.
“Harapan kami, dengan kajian yang akan kami sampaikan berdasarkan kondisi faktual di lapangan ini akan lahir berbagai kebijakan pendukung yang semakin memudahkan investor dalam bisnisnya sekaligus kebijakan yang dapat mengembangkan ekonomi masyarakat Batam,” pungkasnya. (*)
