Hubungi kami di

Pilihan gowest.id

Walhi : Pemerintah Lawan Perintah Pengadilan

Mike Wibisono

Terbit

|

DIREKTUR Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Yaya Nur Hidayat menilai, keputusan pemerintah melanjutkan proyek reklamasi Pulau G Teluk Jakarta jelas melawan perintah pengadilan sebagaimana ditetapkan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Disamping itu, pemerintah juga mengabaikan prinsip keselamatan masyarakat.

“Jadi, masalah pulau G dan reklamasi bukan hanya persoalan teknis, tapi menyangkut berbagai pelanggaran hukum,” ujarnya dilansir dari Republika.co.id, Rabu (14/9).

Karena itu, Walhi menilai, melanjutkan proyek reklamasi di Pulau G bukanlah keputusan yang bijaksana. Yaya menegaskan, tidak ada alasan pemerintah melanjutkan proyek tersebut karena ada perintah pengadilan untuk dicabut izinnya sampai ada keputusan tetap.

Itu artinya, Yaya menegaskan, tidak ada kegiatan apa pun terkait proyek tersebut selama proses pengadilan masih berlangsung. Apalagi, kata Yaya, proyek tersebut sejak awal sudah penuh dengan masalah.

BACA JUGA :  Dua Kali Gempa Landa Deli Serdang dan Medan, Warga Berhamburan

“Proyek ini dijalankan tanpa mempertimbangkan undang-undang yang sudah ada,” katanya.

Justru, menurut Yaya, pemberi izin (Gubernur DKI Jakarta) dalam proyek tersebut bisa dipidanakan karena telah melanggar UU. Untuk itu, sebaiknya proyek tersebut tidak dilanjutkan.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, menyatakan reklamasi Pulau G dilanjutkan. Luhut mengklaim, keputusan tersebut diambil karena sudah berkonsultasi ke berbagai pihak.

Reklamasi Pulau G sempat dihentikan saat Menko Kemaritiman masih dijabat Rizal Ramli. Keputusan tersebut waktu itu didapat setelah melalui rapat tim komite gabungan reklamasi Teluk Jakarta. ***

Teruskan Membaca
Advertisement
Berikan Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Sebaran

Facebook