WALI Kota Batam, Muhammad Rudi, kembali menegaskan bahwa Pemerintah Kota (Pemko) Batam terus memperjuangkan sertifikasi lahan warga Kampung Tua maupun lahan warga di pulau.
Hal itu disampaikan Rudi dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Gugus Tugas Reformasi Agraria (GTRA) Kota Batam Tahun 2022 di Hotel Aston, Kamis (11/8/2022).
“Kami terus memperjuangkan dan membantu masyarakat untuk menyelesaikan hak perdatanya atau sertifikasi tanah sendiri,” ujar Rudi yang juga sebagai Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, itu.
Rudi mengatakan, kegiatan Rakor GTRA sangat membantu masyarakat, khususnya golongan menengah ke bawah.
Hal itu dilakukan untuk membantu warga Batam terutama yang berada di kampung tua, di pulau atau juga Kaveling Siap Bangun (KSB) yang dibangun BP Batam.
“Sudah beberapa tahun tidak dilaksanakan secara fisik (Rakor GTRA), dan hari ini bisa bertemu langsung,” ucapnya.
“Coba kita selesaikan bersama kepala BPN agar masyarakat yang memiliki sebidang tanah, agar bisa punya sertifikat sendiri,” sambungnya.
Di kesempatan itu, Rudi juga menetapkan kelurahan Tanjung Sari sebagai kampung agraria. Hal ini sesuai SK Wali Kota Batam nomor 351 tanggal 11 Agustus 2022 tentang Kelompok Masyarakat Kampung Agraria di Tanjung Sari Belakang Padang.
Rakor GTRA tersebut dihadiri langsung Kepala BPN Kepri, Nurhadi Putra, dan sejumlah pejabat BPN Kepri maupun Batam.
“Terima kasih kepada BPN yang sudah banyak membantu, semoga ke depan masyarakat terus mendapat kepastian terkait lahan ini,” tutupnya.
Selain memutuskan terkait Kampung Agraria, di kesempatan itu, dilaksanakan penyerahan 15 sertifikat HPL ke Pemko Batam dan BP Batam.
(*)
