WALI Kota Tanjungpinang, Rahma, mendorong organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang agar melakukan sosialisasi secara masif.
Hal itu disampaikan Rahma dalam rapat Rekonsiliasi Stunting tingkat Kota Tanjungpinang 2022, di aula Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah, Kantor Wali Kota Tanjungpinang, Kepri, Rabu (12/10/2022).
Rapat tersebut dibuka Asisiten Perekonomian dan Pembangunan, Bambang Hartanto; didampingi Kepala Bappelitbang, Surjadi; Kepala Dinas Kesehatan, PP, dan KB, Elfiani Sandri; dan Sekretaris BKKBN Provinsi Kepri, Siti Jamilah.
“Di sini, kita duduk bersama untuk membahas dan menemukan satu kesepakatan, satu semangat dan satu kebersamaan untuk percepat penurunan stunting,” ucap wali kota.
Ia juga mendorong penguatan koordinasi dan kerja sama agar bisa bersama-sama melakukan aksi nyata dalam upaya perubahan yang lebih baik.
Oleh karenanya, ia meminta perangkat daerah Pemko Tanjungpinang, terutama dinas kesehatan untuk sesegera mungkin melaksanakan pencegahan stunting, mulai dari mencari data mengenai faktor risiko apa saja yang selama ini menyebabkan peningkatan pravelensi stunting, perkembangannya, hingga sosialisasi secara masif terkait stunting.
“Apa yang menjadi tugas dalam upaya penanganan stunting segerakan. Sehingga, target percepatan penurunan bisa tercapai sesuai harapan kita bersama,” harapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Tim Penanggulangan Stunting Kota Tanjungpinang, Surjadi, menjelaskan percepatan penanganan stunting ini merupakan program prioritas nasional. Hal ini, menjadi pondasi awal dalam membentuk generasi yang tangguh guna menyongsong masa depan.
Stunting itu, kata dia, tidak hanya mempengaruhi pertumbuhan anak, tetapi juga perkembangannya.
“Kunci kemajuan sebuah bangsa itu terletak pada penanganan generasi sejak awal. Apabila angka stunting rendah, maka dapat dihasilkan sumber daya manusia yang produktif dan kompeten,” ujarnya.
Percepatan penanganan stunting ini, lanjut dia, hingga akhir 2023 secara angka dan kuantitatif sudah diperoleh.
Prevalensi stunting kurang menurut umur di Kota Tanjungpinang diangka 18,8% di tahun 2021. “Kita berada di atas rata-rata provinsi Kepri. Di Kepri sendiri merupakan terendah nomor empat prevelensi stunting di Indonesia,” sebutnya.
Untuk distribusi prevelensi stunting setiap kelurahan, yang tertinggi ada di Kelurahan Air Raja dan Pinang Kencana. Ini agar menjadi perhatian bagi camat dan lurahnya.
Sementara yang 0% ada di empat kelurahan yaitu Kelurahan Penyengat, Bukit Cermin, Tanjungpinang Kota, dan Kampung Baru.
“Artinya kawasan pengembangan kota cukup tinggi prevelensi stunting-nya,” terangnya.
Adapun upaya percepat penurunan stunting yang sudah dilakukan di Kota Tanjungpinang adalah dengan membangun komitmen dan membuat kebijakan, melaksanakan 8 aksi konvergensi, melaksanakan koordinasi intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif, serta meningkatan peran TP-PKK dan lintas sektor.
(*)