RENCANA pemerintah pusat menjadikan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) sebagai ujung tombak atau lokomotif pengembangan investasi, disambut baik Gubernur Kepri, Ansar Ahmad.
Ansar mengatakan, Kepri dengan 3 Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) atau Free Trade Zone (FTZ) yakni Batam, Bintan, dan Karimun (BBK) juga beberapa Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) diharapkan pemerintah pusat dapat mewujudkan hal tersebut.
Gubernur pun melihat hal tersebut sebagai suatu kesempatan untuk melobi pemerintah pusat menggenjot pembangunan proyek infrastruktur penunjang investasi.
Gayung pun bersambut, pemerintah pusat saat ini sedang menyiapkan masterplan pembangunan Kepri. Tidak hanya di 3 kawasan FTZ, namun pembangunan merata di seluruh Kepri berbasis daerah.
“Kita di daerah, terus berkomunikasi dan berkolaborasi dengan pemerintah pusat, supaya apa yang menjadi daya dukung untuk pengembangan kawasan ekonomi khusus, kawasan perdagangan bebas, dan pelabuhan bebas di Kepri bisa segera terwujudkan dengan pengembangan investasi yang cepat dan besar,” kata Ansar.
Salah satunya progres pembangunan Jembatan Batam-Bintan. Guna mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, Ansar mengaku pihaknya telah melakukan pembebasan lahan untuk pembangunannya.
“Semua ini kita lakukan secara serius, transparan, sehingga hasilnya juga baik. Dan bagi kita kan ini pasti melahirkan growth full. Dan kalau growth full growth full ini berkembang, kita tinggal hanya mengurus bagaimana trickle-down effect ke kabupaten/kota yang lain,” ucapnya.
Selain fokus pembangunan infrastruktur, menurut Gubernur yang juga tak kalah penting adalah pengembangan sumber daya manusia (SDM) sesuai salah satu misi provinsi yang baru saja memperingati hari jadi ke-20 ini, yaitu ‘Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Sehat dan Berdaya Saing dengan Berbasiskan Iman dan Takwa’.
“Nanti kita akan lakukan skema bersama, bagaimana percepatan pengembangan SDM. Contoh, di Karimun tahun ini kita bangun suatu gedung workshop besar, dan kita sudah komunikasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan. Nanti ada pelatihan-pelatihan tenaga kerja di sana dari rescalling dan upscalling juga kita dorong, sehingga sebagian juga bisa dinikmati oleh masyarakat,” katanya.
Sebelumnya, Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Wahyu Utomo, mengatakan memang telah menyatakan saat ini Kemenko Perekonomian tengah menyiapkan masterplan pembangunan Kepri.
“Kami dari Kantor Menko Perekonomian sudah menyiapkan masterplan untuk Kepulauan Riau. Pembangunannya sudah kita siapkan, tinggal kita menunggu Peraturan Presiden untuk pengesahannya,” kata Wahyu.
Menurut Wahyu, masterplan pembangunan Kepri yang sedang disiapkan berbasis potensi daerah di tujuh kabupaten/kota se-Kepri. Kabupaten Bintan ditujukan untuk dikembangkan sebagai pusat pariwisata internasional, industri maintenance, repair, and overhaul (MRO), dan industri pengelolaan makanan. Kabupaten Karimun ditujukan sebagai pusat industri maritim dan perikanan. Kabupaten Kepulauan Anambas ditujukan untuk dikembangkan sebagai sentra perikanan dan wisata.
“Lalu Kota Tanjungpinang dikembangkan sebagai pusat pemerintah, pendidikan, wisata budaya melayu, dan industri halal. Kabupaten Lingga ditujukan sebagai pusat pertanian, perkebunan dan peternakan, serta wisata. Kota Batam ditujukan untuk dikembangkan sebagai pusat hubungan logistik internasional, pariwisata, industri kedirgantaraan, industri digital dan kreatif. Sementara, pengembangan wilayah di Kabupaten Natuna ditujukan untuk dikembangkan sebagai jalur perdagangan laut, sentra perikanan dan kelautan, serta wisata.” papar Wahyu.
Disamping itu, Wahyu pun yakin bahwa Kepri harusnya menjadi lokomotif investasi. Dengan berakhirnya pandemi, ia yakin bahwa Kepri ini akan bisa meningkatkan investasinya. Ia menambahkan saat ini di Kepri telah berdiri Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang. Telah berjalan sekitar empat tahun, KEK Galang Batang merupakan salah satu yang cepat pertumbuhannya dan mendorong peningkatan ekspor.
“Tak hanya pengembangan KEK, pengembangan potensi wisata juga menjadi perhatian pemerintah. Kita akan mencoba mendorong pembangunan bandara di Bintan, di samping sekarang yang sudah ada Tanjungpinang. Bandara ini kita harapkan bisa meningkatkan arus wisatawan yang masuk ke Bintan. Kemudian, infrastruktur yang dibutuhkan adalah konektivitas darat, yaitu jembatan Batam-Bintan. Mungkin bisa dibayangkan kalau Batam dan Bintan menyatu, maka ini benar-benar menjadi kekuatan ekonomi yang sangat bagus,” tutup Wahyu.
(*)
