DINAS Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos PM) Kota Batam mencatat 514 Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) telah ditangani hingga Oktober 2026.
Dalam keterangnya, Kepala Dinsos PM Batam, Zulkifli Aman mengatakan, penanganan PPKS mencakup sejumlah kelompok, mulai dari orang telantar, pengemis, gelandangan, anak dalam situasi darurat, hingga orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).
“Kami mendata terdapat 514 total PPKS yang kami tangani dari Januari hingga Oktober. Dari jumlah tersebut ada 265 orang di antaranya berasal dari Batam dan 249 lainnya dari luar daerah,” ungkap Zulkifli, Senin (16/11/2026), dikutip dari Antara.
Berdasarkan data yang dihimpun, kelompok orang telantar tercatat 168 orang.Ia mengatakan terdapat PPKS yang dijangkau oleh Tim Reaksi Cepat (TRC) Dinsos PM Batam di lapangan untuk menemui dan mengidentifikasi PPKS dengan rincian, 43 pengemis, 20 manusia silver, 28 pengamen, 35 penjual di persimpangan jalan, dua pemulung, 10 gelandangan, satu ODGJ, dua orang telantar, serta enam anak dalam situasi darurat.
Selain itu, 118 ODGJ yang telah ditangani.
“Kelompok ini mencakup orang yang mengalami perubahan pada pikiran, perasaan, emosi, atau perilaku sehingga menimbulkan hambatan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari,” katanya.
Terkait fenomena anak jalanan, ia menyebut persoalan tersebut tidak semata-mata disebabkan keterbatasan lapangan pekerjaan, akan tetapi kemudahan memperoleh uang dari aktivitas di jalanan juga menjadi salah satu faktor yang membuat sebagian orang bertahan melakukan kegiatan tersebut.
“Kalau pengendara tidak memberikan uang, mereka pasti tidak ada di jalan. Jadi, perlu juga kesadaran masyarakat agar tidak terus memberikan uang kepada mereka,” ujarnya.
Ia mengatakan penanganan anak jalanan dilakukan bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Penertiban menjadi bagian dari tugas Satpol PP, sedangkan rehabilitasi dan pembinaan ditangani Dinsos PM.
“Untuk penertiban dari anak jalanan ini, kami tindaklanjuti melalui proses rehabilitasi. Kalau berasal dari luar daerah kita akan berkoordinasi dengan keluarganya untuk dipulangkan ke daerah asal,” katanya.
Ia menambahkan penanganan PPKS membutuhkan koordinasi lintas instansi karena keberadaan mereka di lapangan kerap berpindah-pindah.
“Untuk masyarakat yang menemukan atau mengetahui keberadaan PPKS, dapat menyampaikan laporan melalui petugas maupun kelurahan dan kecamatan terdekat,” kata dia.
(*/antara)


