WARGA Tanjungpinang menghadapi kekurangan air bersih setelah musim kemarau berkepanjangan, sehingga banyak dari mereka harus membeli air untuk keperluan sehari-hari.
Fitri, warga Jalan Batu Naga, menyebut sumurnya telah kering sejak awal Maret. Ia terpaksa membeli air tangki seharga Rp70.000 untuk kebutuhan rumah tangga beberapa hari ke depan.
“Meski sempat hujan kemarin, sumur belum juga terisi. Sampai sekarang kami masih membeli air tangki untuk kebutuhan sehari-hari,” katanya, Senin (30/3/2026).
Ia juga mengaku tidak mengetahui adanya bantuan air bersih gratis dari pemerintah setempat dan tidak tahu harus menghubungi siapa, bahkan tidak memiliki nomor BPBD.
Sementara itu, Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyatakan telah meminta OPD terkait menyalurkan bantuan air kepada warga terdampak kemarau di Tanjungpinang dan Bintan. Ia juga mengimbau masyarakat melaksanakan salat Istisqa untuk memohon hujan, karena situasi ini dinilai di luar kemampuan manusia.
Menanggapi kondisi di Pulau Bintan, Ketua LSM Air, Lingkungan dan Manusia (ALIK) Kepri, Kherjuli, menekankan perlunya langkah strategis dan manajemen risiko dari Pemprov Kepri. Ia mengingatkan bahwa masyarakat memiliki hak atas air dan pemerintah berkewajiban memenuhinya. Kherjuli menyarankan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) yang bertugas mengidentifikasi, mengelola, dan menyelesaikan risiko secara efektif, profesional, dan adil.
Menurutnya, Satgas Air Bersih harus mengatur unit-unit selain sumber air baku, yakni unit produksi, distribusi, dan pelayanan. Hal ini penting mengingat cakupan layanan Perumda Air Minum Tirta Kepri saat ini baru sekitar 33 persen dari total penduduk—sekitar 21.000 pelanggan yang tersebar di Tanjungpinang, Kijang, dan Tanjung Uban. Artinya masih ada sekitar 67 persen penduduk Pulau Bintan yang belum dilayani oleh perusahaan air minum milik Pemprov Kepri.
(nes)
