ALIANSI Pemuda dan Mahasiswa Kota Batam bersama Aliansi Mahasiswa Kepulauan Riau (Kepri) mendatangi gedung DPRD Batam, Selasa (17/6/2026). Mereka ditemui Ketua DPRD, Kamaluddin. Dalam pertemuan, mahasiswa menyampaikan lima poin tuntutan yang dinilai berdampak langsung terhadap masyarakat Batam.
Lima tuntutan itu antara lain meminta penghentian dugaan pemborosan dalam pengelolaan APBN dan APBD, serta mendesak penurunan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM). Mereka juga meminta evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.
Selain aspek ekonomi, mahasiswa menyatakan penolakan terhadap militerisasi di ranah sipil. Mereka juga meminta Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi berbagai kebijakan yang dinilai merugikan kepentingan rakyat.
Koordinator aksi, Risky Firmanda, mengatakan pihaknya memilih jalur audiensi ketimbang aksi demonstrasi di jalan agar penyampaian aspirasi dinilai lebih efektif. Ia menjelaskan surat tuntutan yang diserahkan akan diteruskan DPRD Batam kepada Presiden, DPR RI, dan MPR RI sebagai bahan pertimbangan kebijakan.
Ketua DPRD Batam Kamaluddin menyatakan pihaknya menerima seluruh poin aspirasi mahasiswa. Menurutnya, DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan, termasuk terhadap penggunaan anggaran serta program-program strategis pemerintah.
Terkait Program MBG dan Kopdes Merah Putih, Kamaluddin menyebut program tersebut masih dalam tahap pengembangan. Di Batam, kata dia, baru terbentuk 32 Kopdes dari target yang mencakup seluruh kelurahan. Ia juga menyatakan DPRD akan meminta Komisi II mengundang perwakilan mahasiswa dalam forum diskusi (Focus Group Discussion) untuk menerima masukan yang dinilai konstruktif.
Kamaluddin menambahkan bahwa untuk mengantisipasi potensi gejolak harga pangan dan dampak kenaikan BBM, mahasiswa diajak terlibat dalam pengawasan pasar bersama DPRD dan pemerintah daerah.
(dha)
