SKEMA kompensasi yang dirancang PT PLN Batam pascapemadaman listrik total (blackout) pada 12 Oktober 2026 menuai sorotan tajam terkait aspek keadilan dan kepatuhan regulasi. Di tengah kerugian materiel yang dialami sekitar 411 ribu pelanggan akibat padamnya aliran listrik selama 15 hingga 18 jam, kebijakan ganti rugi perusahaan pelat merah tersebut dinilai masih jauh dari rasa keadilan masyarakat.
Ketimpangan terlihat jelas pada formula perhitungan kompensasi yang diterapkan bagi kelompok pelanggan berbeda. Berdasarkan keterangan resmi yang disampaikan Manajer Komunikasi dan Humas PT PLN Batam, Vidya Kartika, pelanggan rumah tangga dan kelompok umum hanya dialokasikan kompensasi sebesar 10 persen dari biaya beban sesuai golongan daya. Penyalurannya dilakukan pada November 2026 melalui pemotongan tagihan bagi pelanggan pascabayar dan pemberian token gratis otomatis saat transaksi bagi pelanggan prabayar.
Sebaliknya, segmen pelanggan bisnis dan layanan khusus (business to business/B2B) diproyeksikan menerima kompensasi yang jauh lebih besar, yakni berkisar antara 15 hingga 25 persen yang dihitung dari Rupiah Pemakaian Tenaga Listrik (RPTL). Di sisi lain, PLN Batam juga mengakui belum menyediakan mekanisme ganti rugi individual secara langsung bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang produknya rusak atau operasionalnya terhenti total selama pemadaman berlangsung.
Kondisi ini memicu reaksi keras dari Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepri, Lagat Siadari, mendesak manajemen PLN Batam untuk segera mengevaluasi ulang skema kompensasi tersebut secara menyeluruh agar tidak sekadar menggugurkan kewajiban administratif.
“Jangan hanya dilihat dari sisi kepatuhan aturan di atas kertas, tapi lihat juga seberapa besar dampak kerugian yang dirasakan masyarakat di lapangan, terutama pelaku UMKM yang produknya rusak dan usahanya terhenti total,” tegas Lagat pada Rabu (11/11/2026). Ia juga menekankan pentingnya transparansi mengenai perbedaan dasar perhitungan antara pelanggan umum dan B2B guna mencegah timbulnya persepsi ketidakadilan di tengah ratusan ribu warga terdampak.
Celah Regulasi dan Standar Nasional
SELAIN persoalan besaran nilai, polemik ini juga menyentuh aspek landasan hukum. Selama ini, PLN Batam merujuk pada Peraturan Gubernur (Pergub) Kepri Nomor 22 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan (TMP). Namun, Ombudsman menilai penggunaan aturan daerah tersebut sudah tidak lagi relevan.
Mengingat seluruh saham PT PLN Batam dimiliki oleh PT PLN (Persero), perusahaan dinilai wajib menyelaraskan standar kompensasinya dengan regulasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Terlebih lagi, penyesuaian tarif listrik PLN Batam sendiri telah merujuk pada ketentuan pusat melalui Kepmen ESDM Nomor 354.K/TL.04/MEM.L/2026.
Jika mengacu pada aturan nasional—seperti Permen ESDM Nomor 18 Tahun 2019 dan Permen ESDM Nomor 2 Tahun 2025—besaran ganti rugi seharusnya dihitung berdasarkan durasi gangguan yang melampaui standar mutu pelayanan. Dalam regulasi tersebut, gangguan listrik berdurasi lebih dari 8 hingga 16 jam mewajibkan kompensasi hingga 200 persen dari biaya beban atau rekening minimum. Sementara itu, gangguan di atas 16 hingga 40 jam dapat memicu kompensasi hingga 300 persen, dengan pengecualian bagi konsumen layanan khusus golongan tarif L.
Kendati melayangkan kritik keras, Ombudsman Kepri tetap mengapresiasi langkah PLN Batam yang telah melibatkan tim independen untuk mengkaji ulang penyesuaian TMP dan biaya kelistrikan. Lagat berharap proses kajian tersebut benar-benar berpihak pada perlindungan konsumen.
“Kepercayaan publik tidak cukup dipulihkan hanya dengan menyalakan listrik kembali, tetapi lewat kesungguhan PLN Batam dalam merespons kerugian dan harapan masyarakat secara bertanggung jawab,” pungkasnya.
(dha)
