DI tengah gelombang apresiasi terhadap fatwa haram rokok elektrik (vape) yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai instrumen perlindungan kesehatan masyarakat, aspek tata kelola industri dan kelangsungan ekonomi kini berada di bawah sorotan tajam.
Kebijakan ini tidak hanya memantik diskusi moral dan religius, tetapi juga membuka perdebatan pelik mengenai nasib rantai pasok, tenaga kerja, serta ekosistem bisnis kreatif yang selama ini menopang industri produk tembakau alternatif di Indonesia.
Ketua Muhammadiyah Tobacco Control Network (MTCN), Roosita Meilani Dewi, menyadari bahwa langkah pembatasan ini membawa konsekuensi ekonomi tersendiri bagi para pelaku usaha di sektor tersebut. Oleh karena itu, di samping memperkuat edukasi dan advokasi melalui jaringan sekolah, perguruan tinggi, serta rumah sakit untuk menegakkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR), pihaknya turut memikirkan langkah mitigasi bagi pihak-pihak yang terdampak secara finansial.
“Maka kita juga selain edukasi-edukasi, sosialisasi, dan juga kita melakukan kajian. Serta bagaimana mitigasi yang harus dilakukan yang tadi yang terdampak dari ekonomi dari produsen tadi,” ujar Roosita dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI, Kamis (12/11/2026).
Dari sisi regulasi, Roosita menilai bahwa Indonesia sebenarnya telah memiliki instrumen hukum yang kuat untuk mengendalikan peredaran produk tembakau dan rokok elektronik—sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024. Namun, tantangan terbesarnya terletak pada konsistensi pengawasan terhadap alur distribusi dan pemasaran produk yang dinilai masih terlalu longgar di pasaran.
Ia menekankan pentingnya keterlibatan aktif pemerintah, masyarakat, serta para pelaku usaha untuk bersama-sama menertibkan peredaran produk ini agar tidak terus berekspansi secara liar, khususnya di kalangan generasi muda yang rentan terhadap penyalahgunaan perangkat untuk konsumsi narkotika dan zat adiktif.
Sementara itu, Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI), Prof. Hasbullah Thabrany, memandang bahwa fatwa keagamaan merupakan katalisator moral yang kuat untuk mengubah perilaku publik. Meskipun demikian, ia mengingatkan bahwa efektivitas fatwa harus didukung oleh ketegasan kebijakan negara.
Hasbullah menyoroti klaim sepihak yang kerap dilekatkan pada vape sebagai alat bantu berhenti merokok. Menurutnya, alih-alih memberikan solusi kesehatan, konsumsi nikotin berulang melalui rokok elektrik justru memperpanjang rantai ketergantungan tanpa memberikan manfaat medis yang terbukti.
Kendati demikian, dalam perspektif sosiologis, kehadiran fatwa ini diyakini mampu membuka mata masyarakat yang sebelumnya abai terhadap risiko jangka panjang. Hasbullah memperkirakan sekitar 10 hingga 20 persen pengguna rokok elektrik akan melepaskan kebiasaan tersebut dalam kurun waktu satu hingga dua tahun ke depan, terutama jika dibarengi dengan edukasi yang masif.
“Paling tidak dengan fatwa ini, sebagian orang yang selama ini tidak memahami akan terbuka dirinya untuk melihat kenapa. Tentu kalau ada fatwa yang keluar ada masalah, kalau tidak ada masalah kan tidak keluar,” ucap Hasbullah.
“Saya duga paling sedikit 10-20% dari masyarakat yang selama ini menggunakan vape atau rokok elektronik. Mereka akan berhenti dalam waktu 1-2 tahun ke depan, itu sudah bagus,” tambahnya.
Melihat fenomena konsumsi yang kini kian merambah anak-anak usia sekolah dasar hingga menengah, para pengamat sepakat bahwa tekanan moral dari fatwa agama saja belum cukup. Sinergi lintas sektoral—mulai dari pengetatan pengawasan produksi dan peredaran oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), penegakan regulasi pemerintah, hingga komitmen organisasi keagamaan—menjadi prasyarat mutlak untuk menyeimbangkan perlindungan kesehatan publik dengan stabilitas tata kelola nasional.
(ham/rri)
