DINAMIKA penetapan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) 2027 di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) memperlihatkan kontras yang tajam antara dua kawasan industri utama, yakni Kabupaten Karimun dan Kota Batam. Ketika Karimun telah mengunci kesepakatan tripartit di tingkat daerah dan bersiap melangkah ke meja gubernur, pembahasan upah di Batam justru baru bergerak di tahap usulan awal dari serikat pekerja.
Di Kabupaten Karimun, Dewan Pengupahan Kabupaten (DPK) telah resmi menyepakati angka UMK 2027 sebesar Rp4.574.588 per bulan dalam rapat yang digelar pada Jumat (20/11/2026). Nominal ini mencatatkan kenaikan sebesar Rp332.653 atau tumbuh 7,84 persen dibandingkan UMK tahun 2026 yang berada di angka Rp4.241.935.
Kesepakatan tersebut lahir dari musyawarah yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerin), unsur pengusaha dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), akademisi, hingga serikat pekerja.
Ketua DPK Karimun, Ruffindy Alamsjah, menjelaskan bahwa formula perhitungan UMK Karimun 2027 menggunakan variabel alfa sebesar 0,8 dan telah ditempuh sesuai koridor regulasi yang berlaku.
“UMK Karimun 2027 disepakati sebesar Rp4.574.588 per bulan. Lebih besar dari UMK 2026 sebesar Rp4.241.935. Kesepakatan ini sudah melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan,” tegas Ruffindy.
Usai diketok di tingkat kabupaten, draf kesepakatan ini segera dimintakan tanda tangan Bupati Karimun sebelum dikirimkan ke Gubernur Kepulauan Riau. Ruffindy menargetkan berkas tersebut dapat diserahkan ke tingkat provinsi pada Senin (23/11/2026) untuk proses pengesahan lebih lanjut, di mana pihak DPK biasanya turut diundang.
Tidak hanya upah minimum umum, DPK Karimun juga merampungkan kesepakatan Upah Minimum Sektoral (UMS) 2027 khusus sektor pertambangan batu granit dan galangan kapal (shipyard) sebesar Rp4.580.031 per bulan. Angka sektoral ini terkerek sekitar 7,81 persen dari posisi UMS 2026 yang senilai Rp4.248.268.
Batam Masih di Meja Perundingan
BERBANDING terbalik dengan kesiapan administrasi di Karimun, proses penentuan upah di Kota Batam masih jauh dari kata final. Hingga saat ini, angka yang mengemuka baru sebatas aspirasi dari kalangan buruh melalui Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) yang mengajukan usulan UMK 2027 di angka Rp5.977.587 per bulan.
Berbeda dengan pendekatan formula alfa yang digunakan Karimun, usulan FSPMI Batam sebesar Rp5,97 juta tersebut dirumuskan berdasarkan survei dan perhitungan Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Oleh karena itu, nominal tersebut belum berstatus sebagai keputusan resmi dan masih harus diuji serta dibahas dalam forum Dewan Pengupahan Kota Batam sebelum masuk ke tahap penetapan.
Sebagai gambaran makro di tingkat provinsi, pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) Kepri 2027 sendiri telah memunculkan angka usulan sebesar Rp4.229.356 dengan menggunakan indeks alfa 0,75, yang nantinya turut menjadi rujukan kebijakan pengupahan daerah.
Perbedaan laju proses dan selisih nominal yang mencolok antara Batam dan Karimun ini kini menjadi sorotan utama pelaku industri maupun kalangan pekerja di Kepri. Keputusan akhir di masing-masing daerah nantinya diharapkan mampu menjadi titik temu yang adil antara pemenuhan standar hidup pekerja dengan menjaga iklim investasi serta keberlangsungan dunia usaha.
(ham/nes)


