PEMERINTAH makin serius menjadikan Batam sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Seperti misalnya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di kawasan industri Kabil. KEK di sana diharapkan selesai dalam satu hingga dua bulan karena area tersebut dinilai paling siap untuk diubah dari Free Trade Zone (FTZ) ke KEK.
Menteri Koodinator (Menko) Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, di Batam, Kamis (15/3) kemarin mengatakan ada lima kawasan yang akan diubah dari FTZ ke KEK.
“Itu segera dan Presiden sudah mau, (lokasinya) akan segera diumumkan,” katanya.
Luhut menambahkan dengan adanya perubahan status itu para investor yang akan menanamkan modalnya di Kota Batam akan lebih cepat untuk merealisasikan rencana pengembangan usahanya.
“Misalnya di Kabil area mau jadi KEK segera saja kita mainkan, tidak ada masalah dan saya berharap satu dua bulan selesai,” ujarnya.
Sementara itu Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nurdin Basirun mengatakan ada lima lokasi yang ditawarkan pihaknya kepada Menko Kemaritiman. Gubernur menambahkan area tersebut diantaranya Galang Batang, Rempang-Galang, Tanjungsauh dan Pulau Asam.
“Lima lokasi KEK yang kita tawarkan pastinya sudah ada investornya dan yang memang bisa berkompetisi kita tetapkan saja menjadi KEK,” ujarnya.
Nurdin tidak ingin nantinya kawasan yang sudah ditetapkan sebagai KEK sudah nantinya terbengkalai dan tidak dimanfaatkan.
Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Lukita Dinarsyah Tuwo mengatakan transformasi Batam dari Kawasan perdagangan Bebas dan pelabuhan Bebas (KPBPB) menuju KEK akan dilakukan secara bertahap, dengan kurun waktu dua hingga tiga tahun kedepan.
Menurut Lukita, kawasan yang sudah siap akan diprioritaskan lebih dulu menjadi KEK. Saat ini pihaknya sedang mematangkan zona-zona enclave dari KEK yang akan diterapkan di Batam.
Batam, kata Lukita, memiliki 24 kawasan industri dan 105 galangan kapal serta beberapa industri yang berdiri secara individual di luar kawasan industri. Sayangnya tidak banyak dari kawasan-kawasan tersebut dinyatakan siap bertransformasi menjadi KEK.
“Yang paling siap jadi KEK adalah Nongsa Digital Park karena kawasan itu sudah mempersiapkan diri sejak jauh hari,” ujarnya. Lukita mengatakan pengelola kawasan Nongsa Digital Park sudah berkeinginan kuat untuk penerapan KEK di kawasan tersebut.
Tutup 70 Pelabuhan
SEBANYAK 70 pelabuhan tidak resmi di Batam akan ditutup agar pelabuhan di kota industri ini benar-benar terpadu dan mudah dilakukan pengawasan.
“70 pelabuan tidak resmi akan kita tutup dan kita akan menindak tegas apabila ada pihak-pihak melanggar aturan yang sudah ditentukan,” kata Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, di Batam, Kamis (15/3).
Luhut mengatakan di Batam harus ada pelabuhan yang betul-betul mumpuni sehingga bisa bersaing dengan pelabuhan di Singapura, dan nantinya ada satu pelabuhan yang dipusatkan khusus untuk dalam negeri dan satu lagi internasional.
Menurut Luhut, Gubernur Provinsi Kepri Nurdin Basirun akan membuat studi kelayakan area mana di wilayah Kepri yang cocok untuk dijadikan pelabuhan.
Gunernur Kepri Nurdin Basirun mengatakan pihaknya menawarkan kepada Menko Kemaritiman untuk membangun pelabuhan di Tanjungsauh. Menurut Nurdin pelabuhan Batuampar saat ini sudah sangat sulit untuk dikembangkan.
“Pengembangan Batuampar sudah mentok sekali dan lebih bagus ke Tanjungsauh untuk jangka panjang,” katanya.
Nurdin mengaku diminta Menko Kemaritiman untuk membuat studi kelayakan secara profesional oleh ahli pelabuhan dunia dan yang ditawarkan adalah ahli pelabuhan yang pernah mengelola pelabuhan di Shanghai.
Sementara Pulau Tolop yang pernah didatangi Nurdin bersama Menko Kemaritiman dinilai tidak cocok untuk kapal berukuran besar dan lokasi tersebut merupakan alur pelayaran.
Menurut Nurdin ada beberapa titik yang disampaikannya salah satunya di Pulau Galang. “Itu masih bisa kita tawarkan satu lagi (untuk pengembangan pelabuhan di Batam),” ujarnya.
Sementara untuk aktivitas lego jangka Nurdin merekomendasikan Pulau Nipah, Kabupaten Karimun dan Tanjung Berakit Kabupaten Bintan.kepada Menko Kemaritiman.
Ketiga wilayah tersebut kata Nurdin diyakini dapat memberikan kontribusi kepada daerah. “Kalau Galang belum kita tawarkan karena faktor pengawasan,” pungkasnya.
(*)
