PEMERINTAH Indonesia meminta perwakilan Taiwan di Jakarta untuk sementara waktu menghentikan pemberian visa program magang untuk pelajar perguruan tinggi.
Hal ini menyusul laporan ratusan mahasiswa Indonesia yang diduga dipaksa bekerja melebihi batas kewajaran di sejumlah pabrik di Hsinchu, Taipei.
Pemerintah, melalui Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taiwan, juga telah menerjunkan tim ke sejumlah kampus di Taipei untuk menelusuri dugaan praktik serta meminta klarifikasi dari otoritas setempat.
Didi Sumedi, Kepala Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei, menduga penyimpangan terkait dengan jam kerja yang berlebihan.
“Itu program magang sambil kerja. Kelebihan jam kerja yang menjadi masalah dan kita minta Kemenlu (Taiwan) untuk menegur industri serta memberi penalti kepada universitasnya,” sebut Didi kepada BBC Indonesia, Kamis (3/1/2019).
Untuk diketahui, Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Taiwan, sehingga pejabat perwakilan yang ada di sana bukanlah diplomat melainkan hanya kantor dagang sebagai representatif dari kerja sama niaga dua negara.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir meminta KDEI untuk mengambil langkah tegas seperti menghentikan perekrutan dan penempatan pelajar untuk program magang di Taiwan. Selain itu, dirinya juga meminta KDEI memastikan keamanan dari pelajar-pelajar yang dipekerjakan itu.
Dari catatannya yang dikutip South China Morning Post, ada sekitar 6.000 pelajar Indonesia di Taiwan, sekitar 1.000 di antaranya berpartisipasi dalam program magang di berbagai kampus sejak untuk tahun ajaran 2017/ 2018.
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) Indonesia mengaku baru mengetahui laporan ini dari pemberitaan media. “Semua masih diteliti dan dicek lebih lanjut oleh perwakilan di Taipei. Kita tunggu dulu 1-2 hari ini ya,” ucap Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti Ismunandar, dalam CNN Indonesia.
Di sisi lain, Ismunandar menyebut ratusan pelajar yang terdaftar kuliah di Universitas Hsing Wu—salah satu kampus yang diduga melakukan praktik magang—di Distrik Linkou, Taipei, masuk melalui bantuan pihak ketiga alias perantara.
Laporan penyalahgunaan jam kerja ini pertama kali diungkap anggota parlemen dari Partai Nasionalis Tiongkok (Kuomintang/KMT), Ko Chih-en. Dari penelusurannya, setidaknya ada enam kampus di Taipei yang ketahuan menyalahgunakan program New Southbound Policy.
Program ini pertama kali diinisiasi oleh Presiden Taiwan Tsai Ing-wen pada September 2016. New Southbound Policy memberi kesempatan bagi pelajar dari 18 negara di Asia Tenggara, Asia Selatan, dan Australasia untuk mengikuti program kerja di Taiwan.
Oleh keenam kampus, program ini diduga disalahgunakan. Mereka berkongkalikong dengan sejumlah perusahaan agar menampung para pelajar ini bekerja di sana.
Perusahaan, di sisi lain, meraup untung karena “mendapat” pekerja dengan upah yang sangat minim—bahkan tak perlu diupah. Alih-alih diberi pelatihan kerja, para pelajar ini malah diminta bekerja setidaknya 10 jam per hari.
Tidak dijelaskan berapa banyak pelajar yang dipekerjakan. Namun, dari laporan Ko yang dikutip Taiwan News, ada sekitar 300 pelajar Indonesia di Universitas Hsing Wu yang bekerja untuk salah satu pabrik pembuat lensa mata.
Dalam satu pekan, mereka hanya menghabiskan waktu untuk belajar di kampusnya pada Kamis dan Jumat. Sedangkan pada Minggu sampai Rabu mereka akan bekerja di pabrik. Ada bus-bus yang khusus mengangkut mereka dari kampus ke pabrik di Hsinchu.
Mereka akan bekerja dari pukul 07.30 hingga 19.30, dengan waktu istirahat sekitar 2 jam. Mereka juga diharuskan berdiri selama 10 jam untuk mengepak sekitar 30 ribu lensa kontak.
Ketika para pelajar mengeluh soal pekerjaan mereka kepada kampus, pihak kampus hanya menjawab “kalian harus membantu perusahaan, supaya mereka bisa membantu kampus.”.
Dari laporan serupa yang ditayangkan Taipei Times disebutkan, pada awalnya para perusahaan ini menawarkan para pelajar ini gaji bulanan berkisar $20.000 dolar Taiwan (sekitar Rp9,36 juta) beserta akomodasi dan makanan.
Kenyataannya, pada tahun kedua, para pelajar diwajibkan membayar sekitar $40.000 dolar Taiwan (sekitar Rp18,72 juta) kepada kampus untuk sejumlah kebutuhan seperti biaya sekolah, akomodasi, dan kebutuhan lainnya.
Padahal, Kementerian Pendidikan Taiwan telah menyuntikkan dana tambahan untuk setiap kampus yang menjalankan program magang ini.
Selain pelanggaran jam kerja, jika benar terbukti, maka kampus dan perusahaan yang terlibat juga melanggar aturan magang pada tahun pertama yang diberlakukan oleh Kementerian Pendidikan Taiwan.
Kementerian terkait sebenarnya sudah mencium masalah ini sejak tahun lalu. Ketika itu, ada pelajar dari Sri Lanka yang kedapatan mengalami masalah serupa.
Peringatan keras sudah dikeluarkan. Kampus-kampus yang terbukti melakukan kenakalan ini terancam tak akan mendapatkan suntikan dana lagi dari Kementerian Pendidikan. Bahkan pada kasus yang lebih berat, mereka diwajibkan untuk mengikuti “sesi konsultasi khusus” dengan otoritas terkait.
“Ini bukan modus baru. Ini adalah pola berulang yang menunjukkan bagaimana sekolah, perusahaan, maupun lembaga pekerja lainnya mengambil keuntungan dari program New Southbound Policy,” tukas Ko.
Sumber : BBC / CNN / Taiwan News
