WALIKOTA Batam, Muhammad Rudi memerintahkan camat dan lurah untuk mendata panjang jalan lingkungan yang belum diperbaiki.
Data ini akan digunakan untuk perencanaan pembangunan dua tahun ke depan.
“Kepada camat, data berapa kilo lagi jalan lingkungan yang belum selesai. Ditetak (dibagi) dua saja untuk 2020 dan 2021. Jadi sesuai RPJMD, 2021 seluruh jalan sudah bagus,” kata Rudi dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tingkat kelurahan di Kecamatan Belakangpadang, Sabtu (2/2).
Menurutnya tahun ini Batam mendapat tambahan dana untuk pembangunan di tingkat kelurahan. Dana alokasi umum (DAU) tambahan dari pemerintah pusat ini lebih dikenal sebagai dana kelurahan.
Tahun pertama ini, tiap kelurahan di Batam mendapat Rp 350 juta. Di samping dana pemberdayaan masyarakat percepatan infrastruktur kelurahan (PM-PIK) dari anggaran daerah sebesar Rp 1,3 miliar.
Artinya di 2019 ini tiap kelurahan mendapat dana untuk pembangunan lingkungan sebanyak Rp 1,65 miliar.
“Dengan uang segini, saya minta Pak Lurah ajak tokoh, RT, RW, desain seperti yang kita harapkan. Kalau dulu yang penting selesai. Sekarang saya mau didesain betul-betul. Saya ingin kualitas asli. Supaya kita bangunnya tak diulang-ulang,” sebutnya.
Sementara itu, Camat Belakangpadang Yudi Admajianto mengatakan pada tahun 2019 ini ada 50 kegiatan PM-PIK yang dilaksanakan di enam kelurahan. Penetapan titik kegiatan berdasarkan hasil musrenbang tahun lalu.
“Artinya setiap kelurahan mendapat 9-10 kegiatan PIK. Sedangkan non-PIK ada 69 kegiatan yang akan dilaksanakan teman-teman OPD (organisasi perangkat daerah),” ujar Yudi.
Mantan Kabag Humas Setdako Batam tersebut mengatakan pembangunan merupakan prioritas Pemerintah Kota Batam saat ini. Banyak fasilitas terutama pelantar dan jerambah yang telah terbangun atau diperbaiki melalui program PM-PIK.
“Usulan, masukan dari lurah dan masyarakat Pak Wali, kalau bisa dibedakan nilainya dengan mainland (pulau utama). Karena secara harga, material dan ongkos di sini lebih tinggi,” ujarnya.
(*)
