EKSPANSI pembangunan data center di Batam mendapat sorotan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). Industri komputasi skala besar itu dinilai berpotensi menambah tekanan terhadap ketersediaan air bersih masyarakat.
WALHI menilai persoalan tersebut perlu menjadi perhatian karena kebutuhan air data center terus meningkat di tengah ancaman sedimentasi waduk, perubahan iklim hingga risiko kekeringan.
Pengampanye Urban Berkeadilan WALHI Nasional Wahyu Eka Styawan mengatakan Batam saat ini memiliki sekitar 16-18 proyek data center, baik yang sudah beroperasi maupun masih dalam tahap pembangunan.
Menurut Wahyu, ekspansi tersebut berisiko terhadap ketahanan air karena sebagian kebutuhan air Batam masih bergantung pada waduk. Salah satunya Waduk Duriangkang yang menjadi sumber strategis pasokan air bagi masyarakat.
“Kita melihat kasus di Batam ini perlu menjadi perhatian serius. Infrastruktur AI dibangun di atas sumber air bersih strategis yang selama ini menopang kehidupan masyarakat,” ujar Wahyu dalam keterangan tertulis WALHI.
WALHI memperkirakan kebutuhan air sekitar 10 data center berbasis kecerdasan buatan (AI) dapat mencapai 32 juta liter per hari atau sekitar 11,68 juta meter kubik per tahun.
Jumlah tersebut, menurut WALHI, setara dengan kebutuhan air bersih sekitar 320 ribu penduduk setiap hari. Besarnya kebutuhan itu dinilai dapat menjadi persoalan apabila ekspansi data center tidak diimbangi dengan aturan yang mempertimbangkan daya dukung lingkungan.
Wahyu mengatakan pembangunan infrastruktur AI saat ini masih mengandalkan instrumen umum seperti analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) dan perizinan berbasis risiko.
Sementara itu, belum terdapat regulasi khusus yang secara spesifik mengatur kebutuhan air, penggunaan energi, dampak kumulatif, hingga potensi konflik pemanfaatan sumber daya alam akibat industri komputasi berskala besar.
“AI memang menjadi bagian dari perkembangan teknologi yang tidak bisa dihindari. Namun pembangunan infrastruktur AI tidak boleh mengorbankan hak masyarakat atas air dan lingkungan hidup yang sehat,” katanya.
WALHI menilai kondisi Batam menjadi perhatian khusus karena Waduk Duriangkang memiliki peran penting dalam menopang kebutuhan air masyarakat. Tekanan terhadap sumber air tersebut dikhawatirkan meningkat seiring pertumbuhan kebutuhan industri.
Risiko itu, kata Wahyu, juga perlu dilihat bersamaan dengan ancaman sedimentasi waduk dan perubahan iklim yang dapat memengaruhi ketersediaan air.
“Jika tidak ada pengaturan yang ketat, maka masyarakat akan menjadi pihak pertama yang terdampak ketika terjadi kemarau panjang, krisis iklim atau penurunan ketersediaan air,” tegasnya.
WALHI kemudian mendesak pemerintah memperketat tata kelola pembangunan data center di Batam. Regulasi yang diminta antara lain terkait zonasi, standar efisiensi penggunaan air dan energi, serta kewajiban pemanfaatan air daur ulang.
Selain itu, WALHI mendorong pemerintah mempertimbangkan moratorium pembangunan data center baru sampai tersedia regulasi khusus mengenai daya dukung lingkungan, perlindungan sumber air, tata ruang, keterbukaan informasi dan partisipasi masyarakat.
“Teknologi harus berkembang dalam koridor keberlanjutan ekosistem. Indonesia tidak boleh mengorbankan sumber daya air, lingkungan hidup dan kepentingan masyarakat demi mengejar investasi AI,” kata Wahyu.
(ham)
