WALIKOTA Batam Muhammad Rudi mengungkapkan kebijakan yang dikeluarkan selama pandemi Covid-19 merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat.
“Warga Batam sebanyak 1,3 juta ini harus diselamatkan,” ucap Rudi saat menghadiri acara di wilayah Kecamatan Seibeduk, Jumat (24/07).
Ia menjabarkan, diselamatkan dalam konteks ini tidak hanya tentang terhindar dari Covid-19, akan tetapi bagaimana ekonomi dapat tetap berjalan.
“Keduanya harus diusahakan dapat sama-sama berjalan,” kata dia.
Dikutip dari Media Centre Batam, Rudi tak menampik ada kebijakan yang dikeluarkan memantik ragam tafsir. Tak ayal bahkan ada yang dipertanyakan. Untuk itu, Rudi kerap menjelaskan kembali setiap pertemuan dengan warga bahwa kebijakan tentu dengan pertimbangan mudarat yang paling sedikit.
“Saya pernah baca buku tentang pak Suharto, ada kutipan ambil kebijakan yang dapat menyelamatkan banyak orang,” terangnya.
Ia mengungkapkan salah satu yang kerap dipertanyakan oleh masyarakat yakni kebijakan Pemko Batam yang hingga kini belum menerapkan sekolah tatap muka di kelas.
“Anak-anak cenderung imunnya kuat. Ketika kembali ke rumah ada yang kita jaga, usia 50 tahun ke atas rentan karena dominan sudah ada penyakit lain,” papar dia.
Ia juga kembali teringat perihal kebijakan bersama tokoh agama terkait pembatasan aktivitas banyak orang di tempat ibadah untuk sementara waktu, beberapa waktu lalu. Kebijakan itu diambil guna menekan penyebaran Covid-19, apalagi saat itu kasus cenderung naik. Kini kebijakan tersebut telah dicabut, ibadah berjamaah kembali diperkenankan dengan syarat menjalani protokol kesehatan.
“Tidak bisa kita bayangkan, jika banyak yang terjangkit kemudian fasilitas kesehatan tak mampu menampung. Sementara dokter paru-paru di Batam ini juga hanya lima orang,” katanya.
Kebijakan penanganan Covid-19 di Batam mendapat apresiasi dari pemerintah pusat. Pemko Batam mendapat Dana Insentif Daerah (DID) tambahan sebesar Rp14,9 miliar. Dana insentif dari Pemerintah Pusat tersebut diberikan karena prestasi Batam dalam perencanaan, penanganan, serta pelaporan anggaran Covid-19.
Batam merupakan satu-satunya daerah yang menerima DID di wilayah Kepri. Bahkan, di tingkat nasional, dari 514 kabupaten/kota dan 34 provinsi, hanya 171 daerah yang mendapatkan dana tersebut.
Rudi menyebutkan penerapan protokol kesehatan juga dilakukan di pusat-pusat keramaian, transportasi publik pusat pembelanjaan maupun kawasan publik lain.
“Saya titip betul protokol kita jalankan, Covid ini harus segera diakhiri. Kalau kita disiplin virus ini selesai,” pungkasnya.
*(Zhr/GoWestId)
