STAF Khusus Menteri Investasi Bidang Hubungan Daerah Kementerian Investasi, Tina Talisa, mendorong pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk melegalkan usahanya.
Tina mengungkapkan dengan NIB, izin lainnya tidak diperlukan, seperti Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), hingga Surat Keterangan Usaha (SKU) untuk memulai usaha.
“Sejak Undang-Undang (UU) Cipta Kerja disahkan, sudah tidak diterbitkan lagi SIUP, TDP, dan SKU. Artinya, Ibu/Bapak pelaku usaha hanya perlu mengurus NIB,” ujar Tina dalam sosialisasi pengurusan NIB UMK, Minggu (12/12/2021).
Menurut Tina, pelaku UMK memerlukan NIB untuk melegalkan usaha yang dimiliki. NIB juga dapat menambah peluang usaha, seperti mendapatkan fasilitas pembiayaan dari perbankan, peluang mendapat pelatihan, dan mengikuti pengadaan barang dan jasa pemerintah.
“Jadi kita butuh NIB untuk menjamin legalitas usaha. Selain itu, ada peluang lain, contoh BPUM perlu NIB untuk mendapat BPUM harus punya NIB ada fasilitas terhadap bantuan,” terangnya.
Fungsi NIB tidak hanya sebagai identitas usaha, tapi juga berlaku sebagai TDP, Angka Pengenal Impor (API), dan akses kepabeanan bagi perusahaan ekspor dan impor.
Pelaku UMK yang memiliki NIB juga dapat membuat sertifikasi Halal atau Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk menjamin produk atau jasa yang dibuat sesuai syariat Islam atau berstandar nasional.
Selanjutnya, pelaku usaha juga dapat mengikuti pembinaan yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama dan Badan Standardisasi Nasional (BSN) untuk SNI.
Bagi pelaku usaha yang ingin memiliki NIB, hanya perlu mengakses website Online Single Submission (OSS) yang diluncurkan Kementerian Investasi. Dalam laman tersebut dapat ditemukan informasi terkait izin usaha, dan bidang usaha yang terdapat dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020.
Nantinya, pelaku usaha hanya perlu menyiapkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tercantum dalam KTP. Ia pun mengklaim pengurusan NIB tanpa biaya alias gratis.
Dalam pemaparannya, Tina juga menjelaskan usaha mikro merupakan usaha yang memiliki modal dengan nilai di bawah Rp 1 miliar. Sementara, usaha kecil bernilai antara Rp 1 miliar hingga Rp 5 miliar. Modal tersebut tidak termasuk bangunan tempat usaha dan tanah yang dimiliki.
(*)
sumber: CNN Indonesia
